 |
| Helmi Moesim Ketua Komisi III DPRD Padang |
Kepala Bidang Bina Program Dinas PU Kota Padang, Fadly Syahrial menyampaikan, pihaknya memahami penggalian jalan itu untuk menanamkan pipa air yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Namun, pembongkaran tanpa izin dan tidak memperbaiki kembali ialah suatu pelanggaran.
Ditambah lagi pengerjaan yang asal-asalan sehingga pekerjaan selesai juga tidak maksimal. Bahkan, ada jalan yang dibiarkan menganga setelah pekerjaan PDAM selesai. “Kami berharap beberapa waktu ke depan ada perundingan antara PU dan PDAM agar dicapai kesepakatan tertentu,” ujarnya Senin (14/11).
.Terkait hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim yang membidangi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang agar bersinergi dan berkoordinasi. Jangan sampai malah terjadi selisih paham terkait adanya galian beberapa jalan beraspal untuk perbaikan pipa air.
“Diakui, pemasangan ataupun perbaikan pipa air jadi tanggung jawab PDAM agar dapat mendistribusikan air secara maksimal pada masyarakat. Namun, hendaknya perbaikan itu dilanjutkan dengan mengaspal kembali jalan yang sudah dibongkar,” katanya.
Namun disebutkan, janganlah sampai jalan umum yang telah digali untuk pendribusian pipa PDAM dibiarkan berlubang begitu saja karena bisa mencelakai pengguna jalan. Namun, ia juga tidak bisa pula menyalahkan pihak PDAM karena pelaksanaan perbaikan pipa itu terkadang terkendala anggaran.
“Seharusnya, Dinas PU dapat melayangkan surat pemberitahuan ke PDAM setiap ada program perbaikan drainase, sehingga perbaikan pipa di lokasi yang sama-sama dilakukan atau pembongkaran jalan beraspal hanya sekali saja,”tegas Kader Golkar itu. **arm-b
0 komentar:
Posting Komentar