 |
| Anggota Komisi IV DPRD Padang Zulhardi Z. Latif |
Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Padang Ramson mengatakaan pelaksanaan UNBK di Padang baru pertama kali pada tahun 2017 ini, sehingga diperlukan persiapan matang serta menyiasati kekurangan fasilitas, seperti komputer, "ujarnya Senin(16/1).
Untuk menyiasati kekurangan fasilitas komputer direncanakan pemakaian komputer SMA atau SMK yang telah lebih dulu menyelenggarakan UNBK dibandingkan tingkat SMP. Dari 93 SMP di Padang sekitar 30 hingga 40 sekolah siap dalam pelaksanaan UNBK pada 2017, sementara untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) belum siap melaksanakannya.
"Ia mengharapkan pemerintah pusat dapat mengarahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga diarahkan untuk persiapan menghadapi UNBK, termasuk untuk penambahan komputer, server dan lainnya, " pungkasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Zulhardi Z. Latif menilai pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP sebaiknya dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun atau tidak sekaligus mengikutsertakan seluruh sekolah.
Ia menyatakan dalam hal ini, kami mendukung pemerintah setempat dalam pelaksanaan UNBK di seluruh SMP, namun saat ini Kota Padang memang belum siap dan tidak seharusnya dipaksakan," ujarnya di DPRD Padang.
Dijelaskan ketidaksiapan sekolah menghadapi UNBK tersebut terkait ketersediaan sarana prasarana pelaksanaan ujian khususnya komputer. Seharusnya masing-masing sekolah melengkapi ketersediaan komputer terlebih dahulu, bisa sebanyak siswa atau dengan pertimbangan maksimal pelaksanaan ujian dua shift.
Untuk melengkapi komputer, katanya, perlu dilakukan secara bertahap atau tidak bisa sekaligus sebab keuangan Kota Padang belum mempu memenuhi secara langsung. Ia menegaskan jika sarana prasarana mendukung, tentu dapat dilakukan keseluruhan, namun jika tidak jangan dipaksakan. Untuk melengkapi mobiler bangku sekolah saja harus bertahap, apalagi pengadaan komputer.
Zulhardi mengakui khusus untuk pendidikan di Kota Padang telah dianggarkan sekitar 40 persen dari APBD 2017, namun dana tersebut tidak mungkin digunakan untuk melengkapi komputer saja, melainkan untuk gaji guru, perbaikan sekolah, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah serta penyediaan mobiler lainnya,'' katanya.
Bahkan, sebutnya, pada 2016 disediakan Rp11 miliar untuk penyediaan mobiler sekolah khususnya bangku, namun untuk 2017 hanya disediakan Rp1 miliar saja. Namun, ia mengatakan pemerintah masih mempunyai waktu hingga pelaksanaan UNBK tingkat SLTP pada Mei 2017 untuk memaksimalkan perlengkapan komputer. Tentu sumbernya bukan dari anggaran daerah, melainkan bisa mengusahakan adanya hibah komputer untuk sekolah.
"Sementara itu, Pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh SMP daerah itu dapat melaksanakan UNBK pada 2017 karena persyaratan saat ini hanya satu server dengan 20 unit komputer, ''ungkapnya.(BI).
0 komentar:
Posting Komentar