Helmi Moesim
ExposSumbat, PADANG -- Saat ini Pemko Padang telah giat-giatnya membangun Blok I, II dan IV telah rampung. Disusul Blok III. Fasilitas dan sarananya untuk menampung para pedagang telah ada. Sudah barang tentu kemacetan bisa terurai secara masif. Walaupun ada, itu pun hanya sedikit. Paling tidak, pedagang sedikit berkurang di badan jalan.

Ditambah telah adanya Taman Kuliner dan Kapal kuliner. Itu salah satu solusi untuk menampung para pedagang PKL di kawasan Pasar Raya Padang.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Helmi Moesim, konsep kepatuhan antara Pemko dengan masyarakat belum ketemu titiknya. Dimana Pemko mesti memaksakan kehendak untuk menegakan suatu Perda atau Perwako kepada masyarakat pedagang. Suatu sisi masyarakat memaksakan kehendak untuk bertahan demi menghidupi keluarga.

"Artinya, ada edukasi terputus dalam hal ini. Konsep-konsep seperti itu seharusnya menjadi satu rembukan. Agar penerapannya ketika bersentuhan dengan masyarakat pedagang secara langsung tidak menuai gejolak atau tidak berdampak kerugian. Sehingga tidak ada masyarakat tidak terluka. Jika pasar mau dibenahi perlu kerjasama lintas dinas untuk mengakomodirnya, jangan hanya sepihak saja," ujarnya, Kamis(16/2).

Saat ini dinilai Pemko sukses melaksanakan programnya, namun persoalan pasar yang komplek, sehingga untuk pengerjaan jangan hanya sekilas dilakukan. Perlu komitmen Lintas dinas dalam mengupayakan hal ini. Lintas dinas yang ia maksud yakni, kerjasama antara dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kemudian penegak Perda, Perdagangan, serta pihak kepolisian.

Lebihlanjut disampaikan, semuanya memang kembali pada ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara penegak Perda dipaksa menegakannya. Tentu titiknya mendesak masyarakat pedagang untuk bergeser.

"Seperti peristiwa penertiban oleh Sat Pol PP terhadap pedagang di kawasan Air Mancur sampai ke Permindo menuai gejolak. Hingga berujung penganiayaan terhadap salah seorang anggota polisi yang tengah bertugas saat itu.Hal itu dilihat karena tidak adanya koordinasi sebelumnya dengan pihak kepolisian sehingga berujung ricuh,"katanya.

Kemudian terkait terminal. Memang telah ada. Tapi, belum maksimal. Saat ini tengah dilakukan secara bertahap. DPRD juga memahami terkait terminal Angkot. Helmi memprediksikan soal terminal bisa selesai akhir 2017. Tapi, perlu kepatuhan dari masyarakat pedagang atau pengemudi Angkot dalam melaksanakan Perda atau program yang telah dirancang untuk kebaikan.

Ia mengharapkan masyarakat pedagang mesti patuh akan aturan, pelaksana program Pemko yang juga mau menyediakan tempat. Apalagi saat ini Pemko telah menyediakan tempat. Jika masih belum ada yang terakomodir mari kita dudukan masalah tersebut, dimana kendalanya sehingga ada titik temu.

Masyarakat pedagang diharapkan juga jangan sampai digerogoti orang-orang atau oknum yang mempunyai kepentingan pribadi yang tidak berkeinginan untuk perubahan pada pusat kota terutama pasar," ungkap Helmi Moesim.(BI).

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top