Bimtek DPRD Padang Tingkatkan Pengawasan Kinerja DPRD

<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nsR3MxohSP0/WN4zqd-vxGI/AAAAAAAABqE/KkJkXl0zRqkwjHdWzAOFjh5JAECeV16eQCLcB/s1600/FB_IMG_1490950462242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-nsR3MxohSP0/WN4zqd-vxGI/AAAAAAAABqE/KkJkXl0zRqkwjHdWzAOFjh5JAECeV16eQCLcB/s400/FB_IMG_1490950462242.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bimtek DPRD Padang di Jakarta</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="text-align: center;"><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b><span style="text-align: center;"> - Bimtek DPRD Padang membahas tentang Pedoman dan Teknis Evaluasi LKPJ Kepala Daerah, Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 dan Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuagan(BPK) dilaksanakan di Hotel Balairung, Jalan Matraman, Kota Jakarta Timur terhitung dari tanggal 29 Maret - 2 April 2017.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan Bimtek ini dalam rangka membahas teknis evaluasi LKPJ kepala daerah APBD tahun 2016, serta juga melakukan optimaliasasi fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, " sebut Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra dari Jakarta Jum'at (31/3) melalui selulernya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan dalam Bimtek tersebut materi yang diberikan dalam kegiatan itu di antaranya pedoman pertanggungjawaban APBD, audit BPK terhadap APBD serta telaah Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang bantuan bansos dan hibah, serta tentang UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian apa itu LKPj Kepala Daerah adalah laporan informasi penyelenggaraan kepala daerag selama satu tahun anggaran atau jabatannya. Dan hal ini pemerintah harus menyampaikan lapornya ke DPRD. Serta apa tujuan LKPj Kepala Daerah itu, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dipemerintah setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai selama ini masih ada kegiatan kegiatan setelah di tetapkan di APBD,ada kebijakan kebijakan yang dilakukan yang bisa membuat suatu persoalan hukum. "Kesalahan perubaham administrasi walaupun tidak ada merugikan negara ya sama saja telah membuat suatu kesalahan. Karena dalam hal ini pemerintah harus by name by address pada setiap mata anggaran yang akan di pergunakan," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Boleh saja pemerintah menggunakan anggaran seperti ketika terjadi bencana alam yang jika tidak dibantu anggaran maka akan terjadi efek yang lebih parah. Hal tersebut boleh namun harus tetap ada persetujuan dari DPRD. Intinya semua laporan mengenai penggunaan anggaran harus diketahuhui DPRD, tidak boleh anggaran itu naik ditengah jalan. Apabila ada indikasi pidana dalam penggunaan anggaran tentu saja prosesnya dilalui secara hukum, " ujar Wahyu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pembahasan Bimtek kali ini sangat bagus sekali, rugi rasanya jika tidak mengikutinya, kata Wahyu. Harapan kita tentunya dengan Bimtek merupakan penambahan ilmu bagi anggota DPRD dalam melaksanakan kinerjanya kedepan. Serta di DPRD apa yang keluarkan melalui bahasa seorang dewan adalah bahasa hukum, apa yang disampaikan adalah koridor hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jadi seorang anggota dewan itu harus tidak hanya asal berkomentar saja yang tidak sesuai dengan aturan dan UU yang ada. Kita berharap dengan Bimtek ini,peningkatan kinerja seluruh anggota dewan di DPRD Padang dalam melakukan pengawasan dapat terus meningkat, "ungkapnya.(BI)</div>

Bimtek DPRD Padang Tingkatkan Pengawasan Kinerja DPRD

Bimtek DPRD Padang di Jakarta ExposSumbar , PADANG - Bimtek DPRD Padang membahas tentang Pedoman dan Teknis Evaluasi LKPJ Kepala Daerah, Pe...

Baca selengkapnya »

Bagan Diatas 30 GT Diberi Kelonggaran Melaut Enam Bulan Kedepan.

<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qL_VD0pi_3s/WNyqlNewQjI/AAAAAAAABpA/J1leJp4-rvkxpgvz54FdGJuvsC4qoITmQCLcB/s1600/IMG_20170116_193254.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="272" src="https://1.bp.blogspot.com/-qL_VD0pi_3s/WNyqlNewQjI/AAAAAAAABpA/J1leJp4-rvkxpgvz54FdGJuvsC4qoITmQCLcB/s400/IMG_20170116_193254.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Anggota DPRD Padang Delma Putra, juga selaku pemilik kapal Bagan serta tokoh masyarakat Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Sumatera Barat menyampaikan, melalui kebijakan serta rapat koordinasi antara gubernur Sumbar dengan pihak terkait telah ada kesepakatan bahwa nelayan bagan diatas 30 GT sudah diizinkan kembali melaut dalam waktu enam bulan kedepan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah gubernur juga telah melayangkan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk itu kami para nelayan Bagan mengucapkan terimakasih pada gubernur Sumbar dan pihak terkait yang telah mengizinkan nelayan Bagan diatas 30 GT untuk melaut lagi enam bulan kedepan, " kata Delma ,Kamis ( 30/3)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Delma juga menyampaikan saat ini nelayan Bagan Sumbar masih terkendala mengenai aturan Permen 71 tahun 2016. Untuk Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) yang dikenakan biaya sebesar Rp 35 ribu per GT untuk Bagan diatas 30 GT tiap tahunnya, memang kami dapat membayar hingga mencapai Rp 2,1 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Namun paling memberatkan adalah terkait Pajak Hasil Penangkapan (PHP). Pajak yang ditetapkan adalah Rp412 ribu per GT. Artinya, nelayan yang memiliki kapal bagan dengan berat 30 GT, harus membayar pajak mulai dari Rp12 juta, untuk 60 GT bisa mencapai Rp25 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pajak hasil tangkapan ini, harus dibayarkan diawal untuk mendapatkan izin dengan masa berlaku satu tahun. Jadi setiap tahun nelayan harus membayarkan pajak hasil tangkapan sebelum melaut. Dalam hal ini para pemilik bagan bersedia membayar pajak, tetapi pajak yang ditetapkan terlalu besar dan sangat memberatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengatakan kapal kami bukanlah kapal Kargo, bukanlah kapal tambangan yang dikelola oleh perusahaan besar. Bagan bersifat pribadi yang juga mempunyai resiko kerusakan dalam setahun dengan waktu cukup lama untuk memperbaikinya. "Jika perbaikan Bagan mencapai dua hingga tiga bulan maka selama itu juga nelayan tidak melaut dan tentu saja tak ada penghasilan, " pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian persoalan yang juga dianggap membatasi ruang gerak nelayan dalam mengusahakan penangkapan ikan di perairan laut Sumbar yakni pembatasan ukuran lampu nelayan di atas 30 sampai 60 GT. Saat ini, lampu nelayan rata-rata berkekuatan 30 ribu watt. Sementara, Permen KP 71 ini mensyaratkan hanya 2 ribu watt saja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Begitu juga halnya mengenai penggunaan alat tangkap yang dibatasi. Ukuran mata jaring jadi 2,5 inchi atau sekitar 63 mm dari sebelumnya 4 mm (jenis waring). Kalau menggunakan jaring ukuran 2,5 inchi itu, maka ikan-ikan yang selama ini dikonsumsi warga Sumbar tak bakal tersangkut jaring. Kondisi ini tentunya akan merugikan nelayan dengan hasil tangkapan yang tak maksimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Lebihlanjut kata Delma, nelayan akan terus koordinasi dengan pemerintahan dan pihak terkait serta bermohon pada gubernur serta dinas terkait agar bisa memperjuangkan nelayan Bagan Sumbar semaksimal mungkin. Karena kami nelayan Bagan adalah nelayan tradisional sejak dahulunya dan nelayan bagan di Indonesia hanya ada dipulau Sumatera, khususnya di Sumetera Barat. Hal ini harusnya bisa diperjuangkan, diakomodir menjadi kearifan lokal pemerintah setempat. "harapannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri menyampaikan, semua aspirasi nelayan ini telah disampaikan gubernur Sumbar ke Kementerian Kelautan dan Perikanam dan pejabat terkait lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diungkapkan Yosmeri, dalam skala nasional, ada sejumlah kapal yang tak terakomodir dalam Permen KP 71 ini. Yaitu, kapal pukat cincin yang merupakan kearifan lokal nelayan Sumut, Bagan (Sumbar) dan Jantrang (Jawa Tengah). "Seharusnya, pusat mengakomodir jenis kapal yang jadi kearifan lokal masyarakat nelayan ini. Namun, hal itu masih belum terakomodir. Sementara, UU pemerintah daerah yang baru juga hanya membatasi kapal nelayan berdasarkan bobotnya (30 GT).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diakui Yosmeri, pajak hasil perikanan berdasarkan aturan baru ini juga dirasa memberatkan nelayan. "Dulunya, pajak yang disetorkan hanya senilai Rp4 ribu per GT sedangkan saat ini jadi Rp412 ribu per GT untuk kapal ukuran diatas 30 GT. Saat ini, ada 300 unit bagan yang masuk kategori diatas 30 GT ini. Baru sebagian di antaranya yang mengantongi izin. Ini juga jadi persoalan tersendiri," katanya.(BI)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br />

Bagan Diatas 30 GT Diberi Kelonggaran Melaut Enam Bulan Kedepan.

ExposSumbar , PADANG - Anggota DPRD Padang Delma Putra, juga selaku pemilik kapal Bagan serta tokoh masyarakat Pasia Nan Tigo Kecamatan Kot...

Baca selengkapnya »

Dewan Pers Minta Media Online Teradu Muatkan Hak Jawab Erisman.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-Rm7NhTiHrUo/WNpgVKMccuI/AAAAAAAABoo/72woKnMHD6s4WudmPWyS36afgrJvQetVACLcB/s1600/IMG_20170328_200730.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="307" src="https://4.bp.blogspot.com/-Rm7NhTiHrUo/WNpgVKMccuI/AAAAAAAABoo/72woKnMHD6s4WudmPWyS36afgrJvQetVACLcB/s400/IMG_20170328_200730.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>,PADANG</b> - Dewan Pers menerima pengaduan Ketua DPRD Kota Padang,Erisman pada tanggal 8 Maret 2017 terkait serangkaian berita yang diterbitkan oleh dua media online di Kota Padang Sumatera Barat. Penerbitan berita tersebut dianggap telah merugikan dengan opini yang menghakimi.<br /><br />Berikut judul berita pada media Teradu pertama rakyatterkini.com yakni, "PERAN Tunggu Nyali Erisman Buat Laporan", diunggah pada 22 Februari 2017. “Sekjend Partai Gerindra Ahmad Muzani Disebut Terima 50 juta”, diunggah pada 23 Februari 2017. “DPP Partai Gerindra Mulai Gerah. Fadli Zon Kita Segera Ambil Keputusan!”,diunggah pada 24 Februari 2017.“Erisman Terus Berulah. Musni Zen Sudah Gerah!”, diunggah pada 26 Februari 2017.<br /><br />“Sekjen Panai Gerindra 'Amankan' Erisman? Kader Gerindra Mulai Angkat Bicara",diunggah pada 2 Maret 2017 dan “Surat Terbuka Kepada Dewan Padang Kota", diunggah pada 8 Maret 2017<br /><br />Begitupun dengan media yang menjadi Teradu kedua anta-news.com dengan judul, “Istri Diselingkuhi Erisman. Zarmias Lapor Polisi”,diunggah pada 20 Februari 2017. “Disebut Dalam SMS. Ahmad Muzani Memilih Bungkam",diunggah pada 2 Maret 2017 dan ”Dililit Dugaan Poliandri. Erisman Manfaatkan Sejumlah Pihak”,diunggah pada 4 Maret 2017.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut. Dewan Pers menilai berita Teradu pertama melanggar Pasal I dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Kemudian pada media online Teradu kedua, Dewan Pers menilai berita Teradu nomor 6 tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik. Sementara Berita nomor 1 sampai 5 melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik jurnalistik.<br /><br />Dewan Pers menilai berita di kedua media online Teradu itu tidak berimbang, sebagian menggunakan narasumber yang tidak jelas, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi.<br /><br />Atas dasar tersebut pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers untuk menyepakati proses penyelesaian diantaranya, teradu bersedia melayani hak jawab pengadu sebanyak 3 kali disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat. Hak jawab pertama dimuat paling lambat 3 kali 24 jam sejak menerima konsep hak jawab dari pengadu.<br /><br />Sesuai dengan pedoman pemberitaan siber sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor I Tahun 2012, pemuatan hak jawab dari pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadukan. Pengadu mengirimkan hak jawab kepada teradu paling lambat 8 hari kerja sejak ditandatangani risalah penyelesaian ini.<br /><br />Kemudian Teradu wajib memuat isi risalah penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan hak jawab dari pengadu. Teradu berkomitmen menyepakati melanjutkan fungsi kontrol sosial dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak membawa masalah ini ke ranah hukum, kecuali semua kesepakatan tidak dilaksanakan.<br /><br />Sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah). Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Klarifikasi diketahui Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi.<br /><br />Erisman menyatakan dengan hasil klarifikasi yang telah dikeluarkan Dewan Pers pada 23 Maret 2017 tersebut, "ia inginkan pihak Teradu melaksanakan proses penyelesaiannya dengan ketentuan Dewan Pers untuk melayani hak jawab Pengadu sebanyak 3 kali disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat di media Teradu, " katanya, Senin(27/3) kepada sejumlah awak media.<br /><br />" Permasalahan ini selesai ketika hak jawabnya selama 3 kali di dua media online tersebut sudah dipenuhi. Namun jika pihak Teradu tidak memenuhi hal tersebut maka saya akan membawa permasalahan ini menempuh jalur hukum, " ungkapnya.(BI)

Dewan Pers Minta Media Online Teradu Muatkan Hak Jawab Erisman.

ExposSumbar ,PADANG - Dewan Pers menerima pengaduan Ketua DPRD Kota Padang,Erisman pada tanggal 8 Maret 2017 terkait serangkaian berita yan...

Baca selengkapnya »

Hearing Komisi IV DPRD Padang Bersama DPC PERTUNI Padang

<b><br /></b><b><br /></b><b><span style="color: red;"><br /></span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: red;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yHoJYf47u7k/WNkGDzRDZGI/AAAAAAAABoQ/LOQGMDwydFYHXEB-f9pN8pwSlh5fzL4qACLcB/s1600/CM170327-114009005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://1.bp.blogspot.com/-yHoJYf47u7k/WNkGDzRDZGI/AAAAAAAABoQ/LOQGMDwydFYHXEB-f9pN8pwSlh5fzL4qACLcB/s400/CM170327-114009005.jpg" width="400" /></a></span></b></div><b><b><br /></b></b><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>,PADANG </b>- Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi disabilitas Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Tuna netra Indonesia(Pertuni) Kota Padang datangi kantor DPRD Kota Padang guna lakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Padang yang membidangi Urusan Kesejahteraan Rakyat, Senin (27/3)<br /><br />Rombangan itu langsung disambut oleh Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel sekaligus langsung memimpin hearing didampingi Wakil Ketua Osman Ayub, Sekretaris Komisi IV, Faisal Nasir dan anggota Amrizal Hadi.<br /><br />Dalam hearing bersama Komisi IV itu, DPC Pertuni Kota Padang yang terbentuk pada 21 Mei 2016 lalu, menyampaikan aspirasi para penyandang disabilitas Tuna netra di Kota Padang serta tentang hak - hak penyandang disabilitas.<br /><br />Ketua DPC Pertuni Kota Padang, Martius mengatakan, saat ini organisasi disabilitas DPC Pertuni belum sampai berada di tingkat kecamatan - kecamatan. Namun kami akan segera membentuk kepengurusan ranting -ranting Pertuni disetiap kecamatan.<br /><br />"Kedatangan organisasi disabilitas Pertuni ke DPRD Padang menyikapi Undang -Undang tentang perlindungan dan pemenuhan hak - hak disabilitas. Dalam hal ini kami terpanggil untuk menyampaikan aspirasi kawan - kawan penyandang disabilitas ke wakil rakyat kami khususnya pada Komisi IV DPRD Padang, " jelasnya usai hearing yang dilaksanakan dilantai II gedung DPRD Padang.<br /><br />Adapun aspirasi atau program DPC Pertuni Padang  yang kami sampaikan dalam hearing dengan Komisi IV DPRD Padang antara lain yakni, pada bidang pendidikan, meminta agar mendapatkan peluang dan akses pendidikan yang sama dengan yang lainnya. Seperti mendapatkan bantuan beasiswa bagi putra - putri penyandang tuna netra berprestasi. Serta sarana dan prasarana pendidikan yang layak.<br /><br />Lebihlanjut katanya, mengupayakan agar bisa dilakukan pelatihan , ketrampilan tepat guna untuk menyambung kehidupan penyandang tuna netra. Kami Juga berpendapat perlunya  perlindungan hukum bagi disabilitas.<br /><br />"Kemudian kami juga berharap mendapatkan kemudahan di dunia perbankan, yakni akses untuk mendapatkan kredit rumah murah. Serta dalam hearing ini kami menyampaikan pada Komisi IV DPRD Padang agar bisa mendapatkan anggaran dari APBD guna kemajuan organisasi, " ungkapnya.<br /><br />"Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Padang,Faisal Nasir mengatakan, DPRD Padang dengan senang hati pasti akan membantu apa yang menjadi persoalan yang ada pada organisasi DPC Pertuni Kota Padang. Namun tentunya apa yang menjadi permintaan dari DPC Pertuni ini harus jelas legalitasnya,  program kerja yang akan dilakukan, " ujarnya.<br /><br />Untuk masalah pendidikan, akses perbankan, pelatihan akan kita bicarakan dan rembukan dengan OPD terkait. Dan mengenai anggaran nantinya harus ajukan terlebih dahulu, kalau tidak bisa diambilkan dari APBD nantinya bisa melalui pokok pikiran dewan.<br /><br />Faisal juga menyarankan agar Pertuni Kota Padang segera  membentuk kepengurusannya di setiap kecamatan. Hal ini gunanya akan lebih mempermudah organisasi ini mendapat bantuan. Apalagi disetiap kecamatan pastinya ada anggota dewan di Dapil masing - masing yang akan memperjuangkan aspirasi melalui dana pokok pikiran mereka.<br /><br />"Insha Allah, jika organisasi ini sudah jelas legalitasnya di Kesbangpol Padang, saya akan salurkan pokir sebesar Rp 50 juta," ungkapnya.<br /><br />Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel. Ia mengharapkan organisasi Pertuni ini agar membentuk kepengurusan di kecamatan. Kemudian melengkapi legalitas organisasi yang sudah terdaftar di Kesbagpol Padang agar nantinya pencairan bantuan bisa di lakukan. Jika hal ini belum dilengkapi tentunya apa harapan kita untuk memfasilitasi organisasi ini tidak akan tercapai, " ungkapnya.(BI)<br /><div><br /></div>

Hearing Komisi IV DPRD Padang Bersama DPC PERTUNI Padang

ExposSumbar ,PADANG - Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi disabilitas Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Tuna netra Indonesia...

Baca selengkapnya »

Persoalan Krematorium, Petinggi HBT dan HTT Padang Lakukan Pertemuan

<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vrJDDw8fML0/WNfWt74zKnI/AAAAAAAABn4/dLVOGfMrdlwE3SiDPrJHpVMHJB39GKZqwCLcB/s1600/CM170326-212415003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-vrJDDw8fML0/WNfWt74zKnI/AAAAAAAABn4/dLVOGfMrdlwE3SiDPrJHpVMHJB39GKZqwCLcB/s320/CM170326-212415003.jpg" width="320" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Para petinggi dua organisasi kawasan pecinan Pondok Kota Padang yakni Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman( HTT) Kota Padang lakukan pertemuan di Kelenteng Lama See Hen Kiong, Minggu( 26/3) sore.<br /><br />Pertemuan tertutup itu guna menyikapi polemik yang terjadi di kawasan Pondok terkait kisruh tempat pembakaran jenazah (krematorium,red) dalam rumah duka milik HBT Jalan Pasar Borong III, Padang Selatan, Padang. Kedua organisasi ini bersepakat untuk sama-sama mendinginkan permasalahan dalam menyikapi terkait tempat pembakaran jenazah atau kreamtorium dalam rumah duka milik HBT di Jalan Pasar Borong III, Padang Selatan, Padang tersebut.<br /><br />Dalam pertemuan dua organisasi secara tertutup itu dihasilkan suatu mufakat bersama yakni, persoalan krematorium akan diserahkan penanganannya ke See Hen Kiong, Mencarikan lokasi lain jika masih ada penolakan dari masyarakat yang tidak menginginkan keberadaan kreamtorium itu sendiri.Ketika masih ada penolakan, bakal dicarikan solusinya ditempat lain.<br /><br />Kemudian, melakukan klarifikasi terhadap atas tudingan mengarah pada organisasi serta Partai dan terkait ini telah selesai di dalam internal. Namun, beberapa diantaranya akan dituliskan dalam surat resmi sebagai pengantar ke Pemko Padang.<br /><br />"Tuako HBT Andreas Sofiandi saat dimintai keterangan, ia enggan berkomentar lebih dalam, hanya menjawab jika kedua organisasi telah bersepakat. Telah ada kesepakatan bersama itu saja dan tidak ada perbicaraan lain, "ujarnya usai pertemuan itu.<br /><br />Secara terpisah keterangan dari Kepala Operasional HTT Kota Padang, Albert Hendra Lukman, menyampaikan, hasil kesepakatan yang telah dibicarakan dalam pertemuan ini akan disampaikan ke Pemko Padang pada Senin (27/3). Akan dilakukan mediasi antara Walikota,pihak HBT dan HTT dijadwalkan sekitar pukul 10.00 pagi.<br /><br />"Terkait isu antara HBT dan HTT, semuanya telah selesai dan dimintakan untuk cooling down agar tidak meruyak demi menjaga kerukungan antar umat beragama. Semuanya telah selesai tidak ada lagi persoalan ini dan itu, secara jelas ialah besok ada pertemuan dengan pemerintah kota," terang Albert.<br /><br />Dalam hal ini Albert menegaskan, bahwa berdasarkan pertemuan dengan petinggi-petinggi beserta masyarakat Tionghoa Kota Padang telah mengeluarkan suatu kesepakatan terkait krematorium. Persoalannya, ini tidak berbicara antara organisasi HBT dan HTT di Padang. Tapi, berbicara persoalan masyarakat Tionghoa di Padang serta mendukung kerukunan umat beragama.<br /><br />"Pada prinsipnya masyarakat etnis tionghoa di Kota Padang lebih mengepentingkan kerukunan umat beragama, " tegas Albert.<br /><br />"Terkait isu antara HBT dan HTT, semuanya telah selesai, tidak permasalahan antara pihak HBT dan HTT. Hal ini dimintakan untuk cooling down agar tidak meruyak demi menjaga kerukungan antar umat beragama. Semuanya telah selesai tidak ada lagi persoalan ini dan itu, secara jelas ialah besok ada pertemuan dengan pemerintah kota," ungkapnya(BI)

Persoalan Krematorium, Petinggi HBT dan HTT Padang Lakukan Pertemuan

ExposSumbar , PADANG - Para petinggi dua organisasi kawasan pecinan Pondok Kota Padang yakni Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjin...

Baca selengkapnya »

UU KIP memberikan SOP bagi PPID dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-td_uAm1AzRY/WNdsZTPHXMI/AAAAAAAABng/chXd139rS6IwS78M2aKmXXn7DT9lAoVtgCLcB/s1600/IMG-20170326-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-td_uAm1AzRY/WNdsZTPHXMI/AAAAAAAABng/chXd139rS6IwS78M2aKmXXn7DT9lAoVtgCLcB/s400/IMG-20170326-WA0000.jpg" width="400" /></a></div><b><span style="color: red;"><br /></span></b><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kota (Pemko) Padang sangat penting selaku pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki badan publik sesuai amanat Undang-undang (UU)14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).<br /><br />Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang selaku PPID Utama juga didukung PPID Pembantu yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah setempat.<br /><br />Dimana terkait dengan tugas tersebut, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik. Untuk berjalan lebih efektif lagi maka perlu digelar Sosialisasi Standar operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik yang diikuti 51 orang admin PPID Pembantu di Gedung Serba Guna (GSG) Bagindo Aziz Chan Balaikota, Jumat (24/3).<br /><br />Walikota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Suardi mengatakan, pemberlakukan UU 14/ 2008 tentang KIP merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia khususnya bagi Pemerintah Kota Padang.<br /><br />“UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang dalam memperoleh informasi publik kepada setiap badan publik secara baik. Oleh karena itu, bagi setiap badan publik atau masing-masing OPD dituntut wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publiknya secara baik dan efisien sesuai SOP yang ditetapkan,” ujar Suardi sewaktu membuka sosialisasi tersebut.<br /><br />Ia menambahkan, PPID utama maupun PPID Pembantu sesuai SOP-nya harus mampu menyediakan akses dan tempat layanan informasi publik bagi pemohon informasi. Sehingga, apabila hal itu telah dikerjakan, maka hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas sesuai prosedur pasti juga terpenuhi dengan baik.<br /><br />“Semoga, setelah sosialisasi ini masing-masing admin di PPID Pembantu semakin faham dan mampu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar,” kata mantan Kadispora Padang itu.<br /><br />Sementara itu Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pelayanan Informasi Publik Bagian Humas Dewi Aftianengsih selaku panitia pelaksana sosialisasi menyebutkan, maksud digelarnya sosialisasi tersebut sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang PPID di lingkup Pemko Padang dalam penyediaan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.<br /><br />Kemudian, untuk tujuannya sebut Dewi antara lain mendorong terwujudnya implementasi UU KIP ecara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya memberikan SOP bagi PPID dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik serta meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan Pemko Padang.<br /><br />“Kita berharap melalui sosialisasi ini PPID Pembantu ke depan dapat menjalankan tupoksi sesuai SOP secara baik dan benar. Sebagaimana bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di badan publik masing-masing,” imbuhnya dalam kegiatan yang menghadirkan narasumber Kepala Bidang Layanan Kominfo Sumbar Indra Sukma, S.Kom itu. (Hms)

UU KIP memberikan SOP bagi PPID dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik

ExposSumbar , PADANG - Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kota (Pemko) Padang sangat penting selak...

Baca selengkapnya »

Walikota Padang Resmikan TPA Pasar Raya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-96oKiBp98N0/WNQLdekbCvI/AAAAAAAABmc/enV79IX8aIotC81ThbLKSdwKwOzNCE0gQCLcB/s1600/kini4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="263" src="https://2.bp.blogspot.com/-96oKiBp98N0/WNQLdekbCvI/AAAAAAAABmc/enV79IX8aIotC81ThbLKSdwKwOzNCE0gQCLcB/s400/kini4.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Kesibukan orang tua bukan alasan untuk menelantarkan anak-anaknya. Tidak terkecuali orang tua yang berdagang atau beraktifitas di Pasar Raya Padang, karena saat ini sudah disediakan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang representatif. <br /><br />"Jangan jadikan alasan kesibukan sehingga anak-anak tidak mendapatkan perhatian,”ujar Walikota Padang<br /><br />Mahyeldi Ansharullah saat meresmikan TPA bantuan Badan Usaha Milik Negara dengan tajuk "Bhakti BUMN Untuk Negeri" di Pasar Raya Padang, Kamis (23/3).<br /><br />Menurut Wako, keberadaan TPA yang represantatif di Pasar Raya sebagai upaya strategis dalam pembinaan generasi muda mulai dari usia dini. Setidaknya anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang tidak terabaikan hanya karena orang tuanya sibuk berjualan di pasar. <br /><br />"Ini strategis sekali sehingga anak-anak tetap terbina disela kesibukan orang tua,”tuturmya. <br /><br />Ditambahkan, bentuk perhatian dari BUMN di Kota Padang patut diapresiasi. Perhatian ini diharapkan juga untuk fasilitas pendidikan lainnya, karena masih terdapat beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar dua sifth. Ini karena keterbatasan ruang belajar. <br /><br />"Diharapkan BUMN dapat membantu untuk pembangunan ruang belajar untuk 100 sekolah dengan total anggaran kurang lebih150 milyar,"imbuh Mahyeldi. <br /><br />Pada kesempatan tersebut, Walikota menerima penyerahan kunci TPA secara simbolis dari perwakilan BUMN di Kota Padang. Sekaligus melakukan penguntingan pita menandai peresmian TPA yang berlokasi di lantai III Pasar Raya Padang tersebut. Terlihat hadir pimpinan BUMN diantaranya Dirut Semen Padang, pimpinan BRI serta lainnya. (Hms)<br />

Walikota Padang Resmikan TPA Pasar Raya

ExposSumbar , PADANG - Kesibukan orang tua bukan alasan untuk menelantarkan anak-anaknya. Tidak terkecuali orang tua yang berdagang atau be...

Baca selengkapnya »

IPK- Wijobang Panen Perdana Cabe Berpolybag

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4vp3MfBSV5w/WNQRgIIlAfI/AAAAAAAABm8/AqqcDC3auZYbwtENLLgMnqjgE4xqYyqcQCLcB/s1600/kini2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-4vp3MfBSV5w/WNQRgIIlAfI/AAAAAAAABm8/AqqcDC3auZYbwtENLLgMnqjgE4xqYyqcQCLcB/s400/kini2.jpg" width="378" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> -Sekda Kota Padang Ir. H. Asnel, M.Si didampingi Kabag Perekonomian Edy Dharma melakukan panen perdana tanaman cabe berpolybag yang dilakukan Ikatan Pemuda Karang Taruna Wisma Indah V, Jondul dan Pengembangan (IPK-Wijobang), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Rabu (22/3). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini kenyataan yang menggembirakan yang dilakukan para pemuda, soalnya, berhasil memanen sebanyak 35 Kg cabe dari 2 ribu batang cabe berpolibek.” Bersamaan dengan itu juga bisa menanam tanaman bawang, yang semuanya untuk kebutuhan rumah tangga yang penting, sebab tak ada cabe, dan bawang maka masakan pasti tidak enak serta ibu-ibu juga malas memasaknya, tambah Asnel. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Sehubungan dengan itu, Kabag Perekonomian salah satu OPD di lingkungan Pemko Padang dalam rangka pemulihan inflasi di Kota Padang tahun 2016 lalu, sekarang telah menjadi 31 ribu, dan inflasinya masih rendah. Mudah-mudahan untuk penialain inflasi tingkat nasional tahu 2017, Kota Padang masih tetap jadi juara, harapan Sekda Asnel.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar “harga cabe tidak semakin pedas,“ mari melakukan hal yang sama dengan Kabak Perekonomian Edy Dharma ini, tapi bukan hanya sekedar menanam tanaman cabe berpolybag saja, kalau bisa 10 kali panen cabe. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga terasa dan memauskan hasilnya. Maka kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi cabe dalam Polybag. Tidak membeli cabe lagi. Sekitar 240 ribu kepala keluarga, maka setidaknya 50 persen kalau bisa tidak membeli cabe lagi. Sebab cabe berpolibek ini bisa ditanam di teras rumah, samping, dapur dan lain sebagainya. Tanaman ini juga tidak mengganggu, sebut Asnel.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sekda Asnel juga mencontohkan, bahwa ia menanam cabe sebanyak 30 batang berpolybag hanya dipinggiran teras rumah dan telah dinikmasi bersama keluarga, bahkan orang-orang disekitarnya. Maka untuk itu setiap rumah tangga bisa melakukan gerakan menanam cabe dengan gaya berpolibek. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Kabag Perekonomian Pemko Padang Edy Dharma mengatakan, terkait dengan budidaya tanaman cabe dalam polybag, kini sedang mengusahakan diseluruh kecamatan di kota tercinta ini. Gerakan menanam cabe dalam polybag, budi daya Ikan Lelel dan Nila terus galakkan. Khusus untuk koto Tangah ini Ikatan Pemuda Karang Taruna Wisma Indah V, Jondul dan Pengembangan (IPK-Wijobang), jumlah cabe dalam polibeknya sekitar 2000 batang.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Berharap hal ini menjadi gerakan bersama, karena di rumah tangga di Wisma Indah V, Jondul Koto Tangah ini sudah banyak yang melakukan menanam cabe dalam polybag. Ini gerakan dan kegiatan yang menggembirakan serta hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga, sebut Edy Dharma.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Jadi, orang yang tidak memupunyai lahan khusus, lahan untuk tanaman, bisa memanfaatkan pekarangan rumah ditanami cabe berpolibek. Apalagi daerah Wisma Indah V agak rawan banjir. Ketika banjir datang, tanaman cabe polybag bisa diselamatkan/diangkat serta dipindahkan ketempat yang nyaman untuk sementara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jadi pada intinya lahan masyarakat terbatas, tapi berkeinginan dan bersemangat untuk menanam cabe, melalui gaya polybag ini yang paling efektif. Dan gerakan ini telah dipercaya, walau belum ahli bidang tenaman cabe maka hal ini dibudidayakan, setidaknya bisa dilakukan dengan hasil yang menyenangkan bagi mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Lalu, apa yang melatarbelakangi Kabag Perekonomian Edy Dahrma untuk melakukan gerakan menanam cabe dalam Polybag ini, hal ini lantaran kondisi di Kota Padang selalu difaktor utamanya cabe, setelah itu beras dan daging. Selama ini memang banyak keluhan orang bahwa menanam cabe berpolybag tidak bisa dalam jumlah yang banyak.<br /><br />Tapi kenyatan telah bisa dilakukan IPK Wijobang dengan hasil panen yang menggembirakan. Maka dari itu gerakan menanam cabe berpolybag dibudidaya di seluruh kecamatan di Padang Kota Tercinta ini. (Hms)<br />

IPK- Wijobang Panen Perdana Cabe Berpolybag

ExposSumbar , PADANG -Sekda Kota Padang Ir. H. Asnel, M.Si didampingi Kabag Perekonomian Edy Dharma melakukan panen perdana tanaman cabe be...

Baca selengkapnya »

Tiga Pansus DPRD Padang Laksanakan Kunker ke Pulau Jawa

<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-Z_jiWBn4KFg/WNOHDbVEDKI/AAAAAAAABl4/Po4NQxCcU88tSjmifU_LC0O_ZGhA4y2ZACLcB/s1600/FB_IMG_1476422608900.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-Z_jiWBn4KFg/WNOHDbVEDKI/AAAAAAAABl4/Po4NQxCcU88tSjmifU_LC0O_ZGhA4y2ZACLcB/s1600/FB_IMG_1476422608900.jpg" /></a></div><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>,PADANG</b> - Menindaklanjuti dua Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) tentang  Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.Tiga Pansus DPRD Padang lakukan kunjungan kerja( kunker)  keluar daerah terhitung 21 hingga 24 Maret 2017.<br /><br />Pada Kunjungan kerja tersebut Pansus I yang membahas tentang<br />Perubahan Tata Tertib DPRD Padang lakukan kunjungan kerja ke Kemendagri dan DPRD Tanggerang Selatan. Sedangkan Pansus II membahas tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berkunjung ke Pemko Surabaya dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara Pansus III membahas tentang Barang Milik Daerah berkunjung ke Surabaya dan Jakarta.<br /><br />Ketua Pansus I Masrul Rajo Intan  menyampaikan, kunjungan kerja Pansus I dalam rangka revisi Tata tertib (Tatib) yang perlu kita sinkronkan kembali.Karena saat ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah berganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dimana adanya penggabungan dan pemisahan SKPD sebelumnya pada OPD saat ini.Sehingga perlu penyesuaian Tatib dengan OPD yang baru.<br /><br />"Hal ini karena sebelumya SKPD mitra kerja Komisi DPRD Padang tentu masih memakai Tatib yang lama, untuk kita perlu penyesuaian dengan OPD sekarang. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang telah ditetapkan menjadi Perda, dan 2017 ini sudah mulai berjalan. Seperti hal nya Dinas Pasar yang saat ini menjadi Dinas Perdagangan dan juga SKPD lainnya yang telah berubah menjadi OPD, " ujarnya.<br /><br />Untuk itu lanjutnya, Pansus I perlu konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), kemudian kita mengambil perbandingan atau masukan ke DPRD Tanggerang Selatan karena disana revisi Tatib mengenai OPD nya sudah selesai. "Dengan kunjungan ini berharap apa yang telah kita peroleh baik konsultasi di Kemendagri maupun di DPRD Tanggerang Selatan bisa kita implementasikan pada OPD di Kota Padang, " ungkap Masrul.<br /><br />Sementara Muharlion Ketua Pansus II DPRD Padang mengatakan, kunjungan kerja Pansus II ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ke Pemko Surabaya, menindaklanjuti  perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga(RT).<br /><br />"Kunjungan ke Pemko Surabaya dan Kemendagri tersebut akan mempelajari dan mengambil perbandingan tentang mekanisme pemilihan LPMK, RT dan RW. Hal tersebut dikarenakan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita akan lebih mendalami bagaimana proses, operasional, fungsi lembaga kemasyarakatan di kelurahan itu sendiri, " sebut Maharlion melalui selulernya, Selasa (21/3) malam.<br /><br />Lebihlanjut dikatakan, pengaturan tentang pedoman pembentukan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, RW dan RT ini penting sebagai pedoman bagi masyarakat yang ingin membentuk organisasi dalam rangka menyalurkan aspirasinya. Dalam hal tersebut pemerintah tentu mempunyai kewenangan dalam mengendalikan masyarakat serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<br /><br /> "Jadi dalam hal ini kita harus lebih jelas bagaimana tentang peranan atau posisi, fungsi, kepengurusan organisasi lembaga kemasyarakatan di kelurahan ini," ungkapnya.<br /><br />Faisal Nasir Wakil Ketua Pansus III  menyampaikan, menindaklanjuti Ranperda Barang Milik Daerah, kita lakukan kunjungan kerja ke Surabaya dan Jakarta. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, sangat membutuhkan tersedianya aset. Berupa sarana dan prasarana yang memadai, yang terkelola dengan baik dan efisien.<br /><br />Saat ini masih banyak aset milik pemerintah kita yang terpencar tidak jelas bagaimana laporannya atau belum terdata. Sejauh mana aset tersebut tentu harus kita pastikan. Karena itu pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya.<br /><br />Sebab jika aset daerah atau barang milik daerah tidak dikelola dengan baik, dikuatirkan aset tersebut justru bisa menjadi beban biaya karena sebahagian dari aset itu membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan." ungkapnya.(BI)

Tiga Pansus DPRD Padang Laksanakan Kunker ke Pulau Jawa

ExposSumbar ,PADANG - Menindaklanjuti dua Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) tentang  Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pengelolaan Ba...

Baca selengkapnya »

Urai Kemacetan, Pemko Padang Pindahkan Pedagang Yang Biasa Jualan Diparkiran Jalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-XQytlc81rsY/WNQMbfZhi6I/AAAAAAAABmo/ASkY9AUoa0AxjI1wA4-qM6ppPrbPuam7wCLcB/s1600/kini3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="https://2.bp.blogspot.com/-XQytlc81rsY/WNQMbfZhi6I/AAAAAAAABmo/ASkY9AUoa0AxjI1wA4-qM6ppPrbPuam7wCLcB/s400/kini3.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Pemerintah Kota Padang memindahkan ratusan pedagang Pasar Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan yang menempati tempat parkir dan badan jalan ke lantai II bangunan pasar tersebut. Proses pemindahan berjalan lancar berkat kerjasama antara pedagang, TNI, POLRI, Satpol PP, dan pegawai Dinas Perdagangan Kota Padang.<br /> </div><div style="text-align: justify;">“Ini merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen bersama antara pedagang, pemerintah dan dukungan masyarakat,” ujar Wali Kota Padang Mahyeldi ketika menyaksikan secara langsung pemindahan pedagang beserta barang dagangan tersebut, Rabu (22/3).<br /> </div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dijelaskan, dengan dipindahkannya para pedagang akan mengurai kemacetan lalu lintas dan kesembrawutan pasar. Disamping itu, tempat parkir kendaraan yang luas akan tersedia, sehingga pengunjung merasa nyaman untuk belanja.<br /> </div><div style="text-align: justify;">“Sebelumnya, masyarakat yang berbelanja dan melewati pasar ini suka mengeluh, karena badan jalan juga digunakan untuk berdagang dan tempat parkir. Mulai saat ini dan seterusnya, hal itu tidak diperbolekan lagi,” tegas Mahyeldi.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Ditambahkannya, bagi pedagang yang tidak mendapatkan tempat berdagang yang telah ditentukan, agar berkoordinasi dengan UPTD Pasar Bandar Buat dalam menentukan lokasi berdagang. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal yang memimpin langsung proses pemindahan pedagang, mengatakan bahwa akan meningkatkan pengawasan di Pasar Bandar Buat agar pedagang tidak pindah lagi ke lokasi berdagang yang telah dilarang, terutama di pinggir jalan.<br /> </div><div style="text-align: justify;">“Kita akan menjaga komitmen bersama antara pedagang dengan pemerintah, demi kepentingan yang lebih luas,” tambah Endrizal.<br /> </div>Dikesempatan itu, Mahyeldi juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pedagang, POLRI, TNI, Satpol PP, Camat Lubuk Kilangan dan masyarakat atas dukungan dan kerjasamanya dalam menciptakan Pasar Bandar Buat yang tertata rapi, tertib, dan indah, demi kenyamanan bersama. (Hms)<br />

Urai Kemacetan, Pemko Padang Pindahkan Pedagang Yang Biasa Jualan Diparkiran Jalan

ExposSumbar , PADANG - Pemerintah Kota Padang memindahkan ratusan pedagang Pasar Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan yang menempati tempat...

Baca selengkapnya »

Wako Mahyeldi Serahkan Bonus Atlet Tahap II Porprov Sumbar XIV

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-WZd3zDAHYqg/WNQTXWWisMI/AAAAAAAABnI/wteUmHe6uDEuWvl8DfaoR_CV9FV_XPGlACLcB/s1600/kini%2B1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="https://4.bp.blogspot.com/-WZd3zDAHYqg/WNQTXWWisMI/AAAAAAAABnI/wteUmHe6uDEuWvl8DfaoR_CV9FV_XPGlACLcB/s400/kini%2B1.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Bonus tahap II bagi atlet Kontingen Kota Padang yang sukses meraup 206 medali emas, 139 perak dan 143 perunggu pada Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat (Sumbar) ke-XIV 2016 lalu, resmi diserahkan Walikota Mahyeldi Ansharullah, Rabu (22/3) di Palanta kediaman rumah dinasnya.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Bonus tersebut merupakan bonus lanjutan sebagai apresiasi yang dijanjikan Pemerintah Kota Padang bagi para atlet dan pelatih yang menorehkan prestasi di 33 cabang olahraga (cabor) yang diikuti oleh Kontingen Kota Padang.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, untuk total bonus tahap II tersebut diserahkan sebanyak Rp4.686.000.000 dengan perinciannya bonus bagi atlet sebanyak Rp1.788.000.000 dan pelatih Rp2.898.000.000.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bonus ini merupakan komitmen Pemko Padang untuk Kontingen Kota Padang yang sukses mengantarkan </div><div style="text-align: justify;">Padang mempertahankan predikat juara umum yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Semoga semua atlet yang menerima bonus dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya di samping motivasi untuk lebih berprestasi lagi ke depannya,” sebut Walikota kepada wartawan usai penyerahan bonus. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Wako juga menyebutkan, ke depan diharapkan Kontingen Padang terus menjaga tradisi juara umum dalam iven olahraga terakbar se-Sumbar itu. Maka itu bagi masing-masing pengurus cabang (Pengcab) olahraga diharapkan mampu mengelola dan mempersiapkan atlet-atlet handal serta segala sesuatunya dengan lebih baik lagi.<br /> </div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, dengan terusnya Padang menjadi juara umum Porprov menandakan atlet-atlet kita merupakan yang terbaik di Sumbar. Semoga dengan itu mereka dapat diambil untuk mewakili Sumbar pada Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Sehingga Sumbar bisa berbicara lebih banyak dalam ajang itu nantinya,” harap Mahyeldi.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian di sisi lain kata Wako, Pemko Padang akan terus menggelorakan olahraga di Padang dengan memberikan dorongan dan dukungan melalui peningkatan fasilitas di seluruh cabor agar lebih representatif dengan bertaraf internasional. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian itu sebutnya lagi, saat ini pihaknya juga tengah merancang pembuatan kawasan olahraga secara keseluruhan dengan membutuhkan lokasi tanah lebih kurang 50 hektare. <br /> </div>“Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lokasi itu dalam waktu dekat. Sehingga dengan itu atlet-atlet kita bisa berlatih di tempat yang lebih baik dan masyarakat khususnya generasi muda juga bisa berolahraga pada fasilitas tersebut nantinya,” tukasnya didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Azwin. (Hms)

Wako Mahyeldi Serahkan Bonus Atlet Tahap II Porprov Sumbar XIV

ExposSumbar , PADANG - Bonus tahap II bagi atlet Kontingen Kota Padang yang sukses meraup 206 medali emas, 139 perak dan 143 perunggu pada ...

Baca selengkapnya »

Kesbagpol Padang Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencairan Hibah Bansos 2017

<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-7nrJaVnOl7s/WNJZvB8-46I/AAAAAAAABlQ/vfWzRnHdIw0yHQQoQiF4q9-p8XT7mDa9QCLcB/s1600/IMG_20170322_094857.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-7nrJaVnOl7s/WNJZvB8-46I/AAAAAAAABlQ/vfWzRnHdIw0yHQQoQiF4q9-p8XT7mDa9QCLcB/s400/IMG_20170322_094857.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Sebanyak 75 peserta yang merima bantuan Hibah Bansos yang masuk dalam Perwako 2017 terdiri dari, Yayasan, Lembaga Kemasyarakatan serta Partai politik ikuti kegiatan sosialisasi tentang pencairan dan Hibah Bansos yang dilaksanakan Kesbangpol Padang, Rabu (22/3) di gedung serbaguna Bagindo Aziz Chan Aia Pacah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sosialisasi tersebut berkenaan dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Panitia pelaksana, Mursalim sekaligus Kepala Kesbangpol Kota Padang menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka ingin mensosialisasikan terkait pencairan dana Hibah Bansos Tahun 2017, karena Perwako tentang dana Hibah Bansos 2017 sudah dikeluarkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dana Hibah ini sebutnya rentan sekali dengan penyelewengan, baik itu bagi yang menyerahkan maupun penerima. Untuk kita tidak mau baik pihak yang menyerahkan maupun penerima salah dalam pengelolaan akan bermasalah dengan hukum, " katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tujuannya adalah bagaimana Pemerintah kota Padang yang menyerahkan dan lembaga  masyarakat penerima Hibah Bansos inipun aman tidak bermasalah dengan hukum. Juga dalam hal ini agar tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jadi sosialisasi ini kita lakukan adalah momen agar masyarakat penerima tahu bagaimana sistem penerimaan dana hibah bansos ini. Nantinya jangan dikatakan tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait penerimaan hibah bansos ini, " ungkap Mursalim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Suardi Junir Staf Ahli Pemko Padang dalam kesempatan itu mengatakan, tujuan pemberian dana hibah bansos ini gunanya bagaimana untuk bisa jadi untuk memperbaiki atau memberdayakan organisasi, lembaga -lembaga kemasyarakatan serta partai politik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun penggunaannya tentu harus mempedomani aturan - aturan yang berlaku. Dalam hal ini tentu kita berharap kepada organisasi, parpol, lembaga kemasyarakatan dalam menerima dan dalam penggunaannya sesuai aturan berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">'Agar nantinya supaya tidak terjadi persoalan yang akan menyusahkan yang akan berurusan dengan pihak hukum. Pemko Padang berharap hibah bansos ini betul - betul di gunakan dengan baik dengan aturan yang berlaku, " ungkapnya.(BI)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br />

Kesbagpol Padang Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencairan Hibah Bansos 2017

ExposSumbar , PADANG - Sebanyak 75 peserta yang merima bantuan Hibah Bansos yang masuk dalam Perwako 2017 terdiri dari, Yayasan, Lembaga Ke...

Baca selengkapnya »

Selamatkan Generasi Muda Dari Narkoba, Emzalmi Gencarkan Sosialisasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-a0R3iUoAEzY/WNFZ2nZzHXI/AAAAAAAABkA/meCBCrEzcgAg8WjpsxcOtETIWuuVcERmACLcB/s1600/emzalmi%2Bsosialisasi%2Bnarkoba%2Bmtsn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-a0R3iUoAEzY/WNFZ2nZzHXI/AAAAAAAABkA/meCBCrEzcgAg8WjpsxcOtETIWuuVcERmACLcB/s400/emzalmi%2Bsosialisasi%2Bnarkoba%2Bmtsn.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> -  Wakil Walikota Padang H. Emzalmi juga selaku Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang terus menggencarkan sosialisasi dalam upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) ke seluruh lini di kota ini. Tak hanya di tingkat kecamatan dan kelurahan, sosialisasi juga dilanjutkan BNK ke tingkat sekolah dan perguruan tinggi.<br /><br />"Alhamdulillah, kita telah melakukan sosialisasi hampir ke semua kecamatan dan kelurahan melalui kerja sama dengan pihak terkait serta melibatkan organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat setempat. Kita bersyukur tindak lanjutnya telah tampak, dan sekarang dilanjutkan ke tingkat mahasiswa dan pelajar,” terang Emzalmi sewaktu memaparkan materi sosialisasi tentang narkoba di MTsN 4 Parak Laweh, Senin (20/3).<br /><br />Wakil Walikota Padang itu menyebutkan, penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat membahayakan. Dan Presiden RI pun telah menyatakan Indonesia sudah darurat narkoba dan perang terhadap barang haram tersebut.<br /><br />“Jadi, kita menginginkan bagaimana masing-masing lini di kota ini, dapat membentuk satuan tugas (Satgas) Narkoba termasuk di lingkungan mahasiswa dan pelajar. Alhamdulillah untuk di kelurahan dan kecamatan telah terbentuk Penggiat Anti Narkoba serta kampung bebas dan bersih narkoba,” ujarnya.<br /><br />Lebih lanjut katanya lagi, dalam sosialisasi di MTsN 4 Parak Laweh kali ini memberikan pembekalan bagi murid untuk menerima informasi seluas-luasnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Baik apa saja jenis narkoba, dampak dan akibatnya serta hukuman yang akan diterima bagi pengguna atau pengedarnya menurut peraturan perundang-undangan.<br /><br />“Semoga melalui sosialisasi ini dapat menjadikan mereka sebagai pioner-pioner penggiat anti narkoba yang berbicara tentang narkoba di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Karena, kalau semua elemen sudah bicara tentang narkoba baik orang tua, ninik mamak, alim ulama, guru dan semua generasi muda, maka Insyaallah pengguna ataupun pengedar narkoba pasti akan lari tunggang langgang. Dengan demikian tidak ada lagi ruang untuk mereka dam semoga lekas bertaubat,” imbuhnya.<br /><br />Sementara Kepala MTsN 4 Parak Laweh Padang Lilis Andriani mengaku sangat menyambut sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan Ketua BNK Padang di madrasah yang ia pimpin. Sebagaimana kata Lilis, sosialisasi yang sama juga telah diterima MTsN 4 beberapa hari sebelumnya dari jajaran Dir Narkoba Polda Sumbar.<br /><br />"Kita tentu sangat menyambut adanya sosialisasi narkoba di madrasah ini. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias, semoga dengan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan keyakinan bagi anak-anak bahwa pembelajaran tentang narkoba perlu dipelajari sejak dini. Maka itu Insyaallah, kita pun di MTsN 4 akan senantiasa intens memberikan pemahaman bagi anak-anak tentang bahaya laten narkoba. Kemudian juga mengontrol setiap gerak-gerik mereka agar jangan sampai mencobanya,” tuturnya (Hms)<br />

Selamatkan Generasi Muda Dari Narkoba, Emzalmi Gencarkan Sosialisasi

ExposSumbar , PADANG -  Wakil Walikota Padang H. Emzalmi juga selaku Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang terus menggencarkan sosialisas...

Baca selengkapnya »

DPRD Padang Bentuk Dua Ranperda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-dsfF5cJx8E4/WNOK-Z6zVDI/AAAAAAAABmE/p_FtqN3Yy10ruTTunD1o9ayokO_PXKUawCLcB/s1600/IMG_20170320_110539.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-dsfF5cJx8E4/WNOK-Z6zVDI/AAAAAAAABmE/p_FtqN3Yy10ruTTunD1o9ayokO_PXKUawCLcB/s400/IMG_20170320_110539.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG -</b> Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Penyampaian secara resmi  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Wakil Walikota Padang, Emzalmi tentang Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Senin( 20/3) pukul 10.00 WIB di gedung DPRD Kota Padang .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Paripurna di pimpin Ketua DPRD Padang Erisman, didampingi wakil ketua Wahyu Iramana Putra,wakil ketua Muhidi, Sekretariat Dewan Ali Basar serta di ikuti anggota DPRD dan Porkopimda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua Ranperda ini merupakan kebutuhan dan tuntutan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelolah barang milik daerah dan penataan kelembagaan masyarakat kelurahan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Banyak barang milik Daerah yang belum jelas kepemilikannya. Akibatnya banyak barang milik daerah yang berada pada pihak lain. Selain itu Pemda harus merumuskan kembali supaya pengelolaan barang milik daerah supaya lebih baik. Tertib administrasi pengelolaannya baik yang telah ada maupun yang akan diadakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, namun aturan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentang pemberian otonomi seluasnya kepada daerah mencerminkan entitas daerah tersebut. Untuk optimalnya layanan kepada masyarakat harus difungsikan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat kelurahan guna mendorong swakarsa masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Erisman rapat paripurna  penyampaian ranperda ini  dihadiri oleh 28 orang anggota dewan dan ditunggu kehadirannya 23 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Maidestal menginterupsi rapat paripurna menyampaikan saran pendapat telah masuk surat dari PPP sejak 26 Desember 2016 meminta pimpinan DPRD untuk melewakan struktur fraksi PPP dengan balasan surat dari pimpinan DPRD yang sah menurut hukum sesuai SK Menkumham. Setelah konsultasi ke Kemendagri, Mahkamah Agung dan Kemenkumham.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hanya PPP versi Yan Farid saja yang dikonfirmasi. Pihak kami dari PPP versi Romahurmuzi tidak dilibatkan. Maidestal Hari Mahesa juga menyinggung soal anggaran yang dihabiskan Rp.150 juta, namun hasil jawabannya tidak ada sampai saat ini, tandas Esa.</div><div style="text-align: justify;">Jika ingin mengkonfirm cukup ke Gubernur dan KPU saja. Esa menilai sudah terlalu jauh mengintervensi terhadap PPP.</div><div style="text-align: justify;">Erisman selaku Ketua DPRD Kota Padang menyampaikan bahwa jawabannya sudah ada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wismar Panjaitan selaku Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa menyampaikan etnis Tionghoa sudah terbelah dua sehubungan dengan beroperasinya krematorium HBT hari ini.</div><div style="text-align: justify;">Mereka mendapatkan izin dari Pemko Padang, Wismar ingin tahu izin tersebut, peruntukan lahan harus melihat kepadatan penduduk dan keselarasan lingkungan hidup karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa waktu lalu kegiatan tersebut sudah disegel. Erisman menjawab akan ditindaklanjuti pada pembahasan  di Komisi I.</div><div style="text-align: justify;">Aprianto dari fraksi yang sama, perlu ketegasan dari Pemko Padang pada hari ini guna melakukan aksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Azirwan menambahkan tahun 2015 bahwa kegiatan tersebut tidak diperkenankan melakukan kegiatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Emzalmi menjawab diserahkan pembahasan di komisi. Akibat dari izin dikeluarkan akan didengar dari hasil pembahasan di Komisi I. Persyaratan berarti sudah terpenuhi jika izin sudah keluar.(BI)</div>

DPRD Padang Bentuk Dua Ranperda

ExposSumbar , PADANG - Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Penyampaian secara resmi  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Wakil Walikota...

Baca selengkapnya »

Mahyeldi : Dewasa Fisik Bukan Berarti Dewasa Akal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-z2kUvKqz7wU/WNFbeKHuZFI/AAAAAAAABkM/ZjzihLkSZkAAxO-B0r7DUiSRJltFZVZKwCLcB/s1600/mahyeldi%2B1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://4.bp.blogspot.com/-z2kUvKqz7wU/WNFbeKHuZFI/AAAAAAAABkM/ZjzihLkSZkAAxO-B0r7DUiSRJltFZVZKwCLcB/s400/mahyeldi%2B1.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;"><br />ExposSumbar</span>, PADANG</b> -  Walikota Padang Mahyeldi mewanti-wanti agar seluruh pihak terlibat dalam mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas, terutama andil besar orangtua dalam pendidikan di rumah tangga. <br /> </div><div style="text-align: justify;">“Saya pribadi sangat kuatir kalau ada keluarga yang tidak harmonis, dan tingkat perceraian yang tinggi. Karena, efeknya sangat besar terhadap tumbuh kembang anak,” ujar Mahyeldi pada didikan subuh gabungan Kemenag Kota Padang di Masjid Darul Hikmah Pegambiran, Minggu (19/3).<br /> </div><div style="text-align: justify;">Dijelaskan Mahyeldi, mempersiapkan generasi berkualitas tidak cukup hanya dengan diserahkan pada sekolah, namun harus dimulai dari rumah tangga, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan informal, serta peran pemerintah dalam hal penyelenggaraan dan menjamin kualitas pendidikan.<br /> </div><div style="text-align: justify;">“Salah satunya, melalui program didikan subuh. Disini ada masyarakat, ada orang tua dan keterlibatan pemerintah,” ungkap Mahyeldi.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dijelaskan, kedewasaan fisik generasi muda hari ini, tidak diikuti dengan kedewasaan akal dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku dan berfilsafat. Kedewasaan akal akan melahirkan pribadi yang kuat, kemandirian, dan kematangan emosional generasi muda. <br /> </div><div style="text-align: justify;">“Saat ini, anak kita yang sudah sarjana pun tidak bisa mandiri, seharusnya dalam usia 15 tahun harus sudah produktif. Oleh sebab itu, peran semua pihak diperlukan, terutama seorang ayah dalam memimpin rumah tangga,” terang Mahyeldi.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Ditambahkannya, mempersiapkan generasi saat ini untuk melahirkan generasi masa depan yang berkualitas. Tak lain, melahirkan pemimpin yang beradab, beretika, dan bisa menjadi panutan bersama.<br /> </div><div style="text-align: justify;">“Semua itu tergantung dengan apa yang kita berikan hari ini, perhatian yang kita berikan hari ini. Mari kita persiapkan sedini mungkin, generasi yang berkualitas, dewasa secara fisik maupun dewasa secara akal dan pikiran,” tutur Mahyeldi. (Hms)<br /></div>

Mahyeldi : Dewasa Fisik Bukan Berarti Dewasa Akal

ExposSumbar , PADANG -  Walikota Padang Mahyeldi mewanti-wanti agar seluruh pihak terlibat dalam mempersiapkan generasi masa depan yang ber...

Baca selengkapnya »

Warga Mutiara Putih Antarkan Bantuan Ke Pangkalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-SyG2JgvjRNo/WNFYFYk7vKI/AAAAAAAABjw/cBkL_fyS1HorewB8dMQNDwmn6wp41ftaQCLcB/s1600/Emzalmi%2Bbantuan%2BPangkalan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://2.bp.blogspot.com/-SyG2JgvjRNo/WNFYFYk7vKI/AAAAAAAABjw/cBkL_fyS1HorewB8dMQNDwmn6wp41ftaQCLcB/s400/Emzalmi%2Bbantuan%2BPangkalan.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Wakil Walikota Padang Ir.H. Emzalmi,M.Si melepas keberangkatan warga Perumahan Mutiara Putih, Kecamatan Koto Tangah mengantar bantuan masyarakat yang ditimpa musibah banjir yang terjadi di Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (17/3) malam.<br /><br />“Bantuan yang diberikan tersebut bisa meringan beban yang dirasakannya, yakinlah memperoleh pahala dari Allah Swt. Dan memberikan batuan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, termasuk perbuatan yang mulia, ucap Wakil Walikota H. Emzalmi.<br /><br />Bantuan yang diberikan dikumpulkan dari para anggota Posdaya Perumahan Mutiara Putih dan prakarsai mantan Ketua Komnas HAM Indonesia Perwakilan Prov. Sumbar, H Baharuddin. <br /><br />Hanya dalam beberapa hari saja terkumpul bantuan seperti beras, mimunan, gula, Indomie, Susu dan lain sebagai, sekita satu mobil L-300.<br /><br />Dalam kesempatan malam pelepasan mengantarkan bantuan ke Pangkalan tersebut, juga dilakukan dialog dengan Wakil Walikota Emzalmi. <br /><br />Namun lebih banyak memberikan informasi tentang seringnya terjadi banjir di Perumahan Mutiara Putih, sekaligus merupakan salah satu daerah yang rawan banjir di Kecamatan Koto Tangah. Banjir yang terjadi disebabkan oleh kapasitas saluran yang tidak dapat menampung curah hujan dalam waktu lama dengan intensitas curah hujan yang tinggi. (Hms)

Warga Mutiara Putih Antarkan Bantuan Ke Pangkalan

ExposSumbar , PADANG - Wakil Walikota Padang Ir.H. Emzalmi,M.Si melepas keberangkatan warga Perumahan Mutiara Putih, Kecamatan Koto Tangah ...

Baca selengkapnya »

Serahkan Dana Insentif, RT/RW Diminta Lebih Berperan Dalam Ketertiban Dan Keamanan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-fLdyKhQe5Qo/WNFe3ZnBhtI/AAAAAAAABks/Xbm0r32o-nscanQILE0_itytxWintqdbACLcB/s1600/mahyeldi%2Bdana%2Brt%2Brw.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://4.bp.blogspot.com/-fLdyKhQe5Qo/WNFe3ZnBhtI/AAAAAAAABks/Xbm0r32o-nscanQILE0_itytxWintqdbACLcB/s400/mahyeldi%2Bdana%2Brt%2Brw.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa-la tafarraqu” berpegang teguhlah kamu sekelian dengan tali (agama) Allah, dengan cara berjema'ah dan janganlah kamu berpecah belah. <br /> </div><div style="text-align: justify;">“Bersama membangun kebersamaan dan jangan berpecah belah. Selalu jaga kebersamaa dengan baik. Kini Camat Kuranji mengumpulkan warga pengurus RW dan RT di ruang ibadah masjid Istiqlal, Kampung Kalawi Kuranji dengan niat bernilai ibadah kepada Allah Swt.” Ungkap Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah pada kegiatan penyerahan dana operasional RT dan RW se kecamatan Kuranji, Sabtu (18/3).<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sebanyak 95 para pengurus RW, dan RT langsung pula diserahkan dana operasionalnya. Dari 11 Camat di Kota Padang, Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri yang paling pertama punya inisiatif menyerahkan dana operasional RW dan RT senilai Rp 350.400.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu, ini kreativitas yang perlu diberi apresisi dan penghargaan,” ucap Walikota H. Mahyeldi Ansharulla.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sejalan dengan itu, Camat Rachmadeny Dewi Putri juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Kapolsek Kuranji untuk menciptakan, bagaimana kawasan Kuranji lebih tertib, nyaman dan tentram.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Untuk itu Camat Rachmadeny juga menghibau kepada para niniak mamak, tokoh pemuda, pengurus RW dan RT mari bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing.<br /> </div><div style="text-align: justify;">“ Kita upayakan, seandainya ada anak-anak kita yang tertangkap tangan berbuat di luar aturan, akan dipanggil oleh Kapolsek, jika anak-anak dimaksud sekolah di wilayah lingkungan Kuranji, maka diberi sanksi shockterapi, namanya akan umumkan pada upacara hari senin di sekolahnya.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Hal ini langsung disetujui para pengurus RW dan RT, yang juga hadir Kapolsek Kuranji. Kemudian jika anak-anak sekolah di luar kecamatan Kuranji, juga ketangkap tangan, maka mereka langsung dikoordinasikan dan dilaporkan pada Dinas Pendidikan Kota Padang. <br /> </div><div style="text-align: justify;">“Semua ini tidak akan bisa terwujud dengan baik, apabila tidak ada dukungan dan partisipasi seluruh elemen di Kecamatan Kuranji. Maka butuh kerja sama dari masyarakat.”ujar Rachmadeny<br /> </div><div style="text-align: justify;">Untuk itu, lanjutnya, mari kita mulai dari rumah tangga masing-masing. Sebab setiap orang tua bila telah memelihara dan menjaganya anaknya di rumah tangga masing-masing, insyaallah tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran untuk hal yang tidak baik, termasuk di malam hari. Semua ini adalah untuk menciptakan kecamatan Kuranji yang damai, tentram dan aman.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Setelah itu, Kapolsek Kuranji juga telah menyampaikan bahwa program dan kegiatan keamanan, kembali menggalakkan lagi ronda disetiap wilayah RT. Semoga hal ini disikapi dengan baik oleh para pengurus RT di lingkungan Kuranji. (Hms)</div>

Serahkan Dana Insentif, RT/RW Diminta Lebih Berperan Dalam Ketertiban Dan Keamanan

ExposSumbar , PADANG - Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa-la tafarraqu” berpegang teguhlah kamu sekelian dengan tali (agama) Allah, ...

Baca selengkapnya »

SISUKMA' Diluncurkan, Padang Tak Perlu Surat Kertas Lagi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-ikrg29350nI/WNFcoAuae0I/AAAAAAAABkY/m5ITI-m4-3k2m-dqrJXSCgGpJwyGbxA0QCLcB/s1600/mahyeldi%2Bsmart%2Bcity.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-ikrg29350nI/WNFcoAuae0I/AAAAAAAABkY/m5ITI-m4-3k2m-dqrJXSCgGpJwyGbxA0QCLcB/s400/mahyeldi%2Bsmart%2Bcity.jpg" width="400" /></a></div> <b><span style="color: red;"> </span></b><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Terobosan baru dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah dilakukan Pemerintah Kota Padang. Teranyar, pemerintah setempat meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Surat Keluar Surat Masuk (SISUKMA), Jumat (17/3). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran aplikasi ini semakin mempertegas Padang sebagai "Smart City". <br /> </div><div style="text-align: justify;">Kehadiran 'SISUKMA' di tengah-tengah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padang membuat surat kertas tidak dibutuhkan lagi. Namun berganti surat elektronik yang ramah lingkungan. Hanya memerlukan perangkat seperti laptop, PC, maupun ponsel berbasis android.<br /> </div><div style="text-align: justify;">"Aplikasi ini digunakan seluruh OPD Pemko Padang. Untuk penggunaan dapat diakses dengan mengetik 'surat.padang.go.id'," jelas Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Didi Aryadi di Balaikota Padang, Jumat itu. <br /> </div><div style="text-align: justify;">'SISUKMA' merupakan sebuah inovasi dalam mempermudah kerja OPD di segi administrasi persuratan. Aplikasi ini cukup menghemat waktu. Tidak perlu menenteng surat untuk mendapat disposisi atasan. Cukup melalui ponsel atau komputer saja. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Didi akan terus melakukan sosialisasi ke OPD di lingkup Pemko Padang. Sehingga tercipta kesamaan persepsi. Terutama bagi pimpinan OPD. <br /> </div><div style="text-align: justify;">"Dengan sosialisasi, pimpinan OPD akan memahami manfaat dan implementasi 'SISUKMA' dalam penyelenggaraan administrasi persuratan di masing-masing OPD," tukasnya. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo menyambut baik kehadiran 'SISUKMA' di tengah-tengah ASN Pemko Padang. Hal ini sekaligus menjadi momentum terselenggaranya "Smart City" di Kota Padang. <br /> </div><div style="text-align: justify;">"Aplikasi 'SISUKMA' sangat tepat dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran, sekaligus pelayanan prima kepada masyarakat," bebernya. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Walikota menginginkan seluruh pimpinan dan operator pengadministrasian persuratan di masing-masing OPD untuk dapat melaksanakan sistem tersebut dengan baik. <br /> </div><div style="text-align: justify;">"Semoga setelah ini akan ada inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi lainnya yang dihasilkan oleh OPD lainnya,” pungkasnya. (Hms)</div>

SISUKMA' Diluncurkan, Padang Tak Perlu Surat Kertas Lagi

    ExposSumbar , PADANG - Terobosan baru dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah dilakukan Pemerintah Kota Padang. Teranya...

Baca selengkapnya »

Wako: Revolusi Karakter ASN Harus Menjadi Komitmen Bersama

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-h7vBTt3QhEA/WNFf8aYFogI/AAAAAAAABk4/WMeDT9MJJ2crPU4kET6ZjFj5g_HGKamRACLcB/s1600/mahyeldi%2Basn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://2.bp.blogspot.com/-h7vBTt3QhEA/WNFf8aYFogI/AAAAAAAABk4/WMeDT9MJJ2crPU4kET6ZjFj5g_HGKamRACLcB/s400/mahyeldi%2Basn.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Walikota Padang Mahyeldi menegaskan kepada seluruh ASN Pemko Padang agar mengelola keuangan daerah dengan benar, bekerja sesuai dengan aturan, menjaga integritas, menghindari pungutan liar, dan meningkatkan kedisplinan dalam bekerja.<br /><br />“Revolusi karakter ASN merupakan salah satu prioritas dari sembilan agenda aksi Nawa Cita Pemerintah Pusat,” ujar Mahyeldi saat menjadi pembina upacara bulanan ASN Pemko Padang di pelataran parkir GOR H. Agus Salim, Jumat (17/3).<br /><br />Lebih lanjut dijelaskan, komitmen bersama ASN merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah diatur oleh pemerintah pusat. <br /><br />Ditambahkannya, sebagaimana diamanatkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.<br /><br />“Saat ini, kita telah memasuki bulan ke-3 (tiga) dari tahun 2017, dan pada akhir Maret ini Pemko Padang akan menyerahkan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada BPK untuk di audit,” terang Mahyeldi.<br /><br />Pada tahun 2014 dan 2015, laporan keuangan Pemko Padang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan mendapatkan penghargaan Dana Rakca tahun 2016 dari Presiden RI, sehingga Pemko Padang berhak atas intensif daerah sebesar 52,7 Milyar dari Kementerian Keuangan RI. <br /><br />“Mari kita maksimalkan reformasi pengelolaan keuangan Pemko Padang ini, tentunya dengan merevolusi karakter kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ASN,” tutur Mahyeldi.<br /><br />Selanjutnya, Mahyeldi juga mengimbau kepada seluruh ASN Pemko Padang untuk mengutamakan serta memanfaatkan waktu emas bersama keluarga pada pukul 18.00 WIB – 21.00 WIB. (Hms)<br />

Wako: Revolusi Karakter ASN Harus Menjadi Komitmen Bersama

ExposSumbar , PADANG - Walikota Padang Mahyeldi menegaskan kepada seluruh ASN Pemko Padang agar mengelola keuangan daerah dengan benar, bek...

Baca selengkapnya »

Amril Amin Gagas Sanggar Seni Tradisi Randai di Padang Selatan

<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-qtP04IpiTxE/WMjV5UTLKAI/AAAAAAAABjA/TZ4KJzxXVuwzKtiftrH0mW4dxOuKYv46wCLcB/s1600/IMG-20170314-WA0073.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://4.bp.blogspot.com/-qtP04IpiTxE/WMjV5UTLKAI/AAAAAAAABjA/TZ4KJzxXVuwzKtiftrH0mW4dxOuKYv46wCLcB/s320/IMG-20170314-WA0073.jpg" width="320" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar,</span>PADANG</b> -Merasa prihatin melihat perilaku generasi muda saat ini yang banyak terlibat narkoba, kenakalan remaja bahkan tawuran serta untuk meminimalisir kenakalan remaja. Anggota DPRD Padang Amril Amin menggagas pembentukan sanggar seni tradisi di kawasan Kecamatan Padang Selatan. Sanggar itu rencananya akan melatih generasi muda dalam seni tradisi randai.<br /><br />Amril Amin menyatakan mengatakan dengan adanya sanggar ini, "kita berharap generasi muda bisa menyalurkan hobi dan bakat mereka ke arah yang lebih positif. Hal tersebut karena prihatin melihat perilaku generasi muda saat ini yang banyak terlibat narkoba, kenakalan remaja bahkan tawuran serta untuk meminimalisir kenakalan remaja, "ujarv Ketua BK DPRD Padang itu, Selasa(14/3)<br /><br />Disampaikan saat ini sudah ada sekitar 50 orang generasi muda yang akan bergabung dengan sanggar ini, yang rencananya akan melaksanakan latihan di halaman Kantor Camat Padang Selatan. Pembentukan sanggar seni tradisi ini dengan mengandeng karang taruna di Kecamatan Padang selatan.<br /><br />Dengan adanya sanggar ini, dia juga berharap agar orang tua menjadi lebih tenang, karena anak-anaknya memiliki kegiatan yang positif.<br /><br />"Makanya kita berharap agar para orang tua bisa mendukung rencana kegiatan ini. Dengan adanya sanggar ini, dia juga berharap agar orang tua menjadi lebih tenang, karena anak-anaknya memiliki kegiatan yang positif, " kata Amril Amin yang akrab dipanggil Aciak itu.<br /><br />Camat Padang Selatan Fuji Astomi menyambut baik rencana pembentukan sanggar seni tradisi itu. "Dia mengatakan, pihak sebagai unsur pemerintah, pasti akan mendukung kegiatan positif yang dilaksanakan di wilayahnya. Apalagi Padang selatan merupakan wilayah inti dari kawasan wisata terpadu (KWT). Dengan adanha sanggar seni ini, tentu akan semakin mendukung kegiatan pariwisata di Padang secara umum," katanya.<br /><br />Fuji juga mengatakan untuk mengembangkan kepariwisataan, pihaknya berencana membuat panggung di bawah jembatan Siti Nurbaya yang akan digunakan sebagai tempat pementasan berbagai iven. "Kita akan menjadikan kawasan jembatan siti Nurbaya sebagai landmarknya pariwisata di Kota padang. Jadi kita langsung menyediakan wadah dan arena tempat anak-anak muda itu tampil nantinya," ungkapnya.(BI)

Amril Amin Gagas Sanggar Seni Tradisi Randai di Padang Selatan

ExposSumbar, PADANG -Merasa prihatin melihat perilaku generasi muda saat ini yang banyak terlibat narkoba, kenakalan remaja bahkan tawuran ...

Baca selengkapnya »

Diikuti Ribuan Warga, Semarak HUT Bank Nagari Ke 55 Gelar Acara Sepeda Dan Jalan Santai

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-gd2lyXrxs2E/WMYN-AhSRYI/AAAAAAAABhg/XLMbM-8u7SI-n9AN9sbfbSsOaCnIlfsXQCLcB/s1600/Bank%2BNagari2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="https://1.bp.blogspot.com/-gd2lyXrxs2E/WMYN-AhSRYI/AAAAAAAABhg/XLMbM-8u7SI-n9AN9sbfbSsOaCnIlfsXQCLcB/s400/Bank%2BNagari2.jpg" width="400" /></a></div> <b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> –  Semangat menyambut HUT ke 55 Bank Nagari, Bank milik daerah Sumbar ini mengadakan acara sepeda santai dan jalan santai yang diikuti ribuan warga di depan kantor pusat Jl. Pemuda No.21 yang secara langsung dilepas oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, dan Ketua Komisi III/Keuangan DPRD Sumbar Afrizal.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-HyKFdeqAVsU/WMYOR82uPHI/AAAAAAAABhk/XkS_5XQPBgk99l4_OUm8DpTgEFShO9xowCEw/s1600/Bank%2BNagari1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://2.bp.blogspot.com/-HyKFdeqAVsU/WMYOR82uPHI/AAAAAAAABhk/XkS_5XQPBgk99l4_OUm8DpTgEFShO9xowCEw/s200/Bank%2BNagari1.jpg" width="200" /></a></div> Dalam acara tersebut, tampak hadir Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan, Direktur Operasional Syafrizal, Direktur Keuangan Muhamad Irsyad, Direktur Kepatuhan Edrizanof, seluruh jajaran Direksi, mantan Direktur Utama Nazwar Nazir, dan juga mantan direksi lainnya seperti Syamsir Alam, dan banyak lagi lainnya hari ini.<br /> <br /> Disela kegiatan, Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan, diharapkan, dengan usia ke 55 tahun kiprah Bank Nagari sebagai kebanggaan masyarakat Sumatera Barat dapat semakin meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.<br /> <br /> “ Kita tahu di era persaingan global yang semakin kompetitif ini, Bank Nagari mesti mampu bersaing dengan bank-bank professional lainnya. Tentu dalam mewujudkan semua itu para pengelolaa Bank Nagari mesti satu visi dan kompak, fokus dan dinamis secara professional,“ ujarnya.<br /> <br /> Mantan Bupati Pesisir Selatan itu  juga menambahkan, kegiatan sepeda santai saat ini adalah bahagian dari membangun kebersamaan dan kekompak dalam memajukan pelayanan Bank Nagari. Semoga Bank Nagari tetap menjadi kebanggaan kita bersama dimanapun berada.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-PdliyDjGBOc/WMYPDZNb0QI/AAAAAAAABhs/fqWgafdX6HYEqvNLO1ZncefXcuUUQ3fxACLcB/s1600/bank%2Bnagari5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="133" src="https://4.bp.blogspot.com/-PdliyDjGBOc/WMYPDZNb0QI/AAAAAAAABhs/fqWgafdX6HYEqvNLO1ZncefXcuUUQ3fxACLcB/s200/bank%2Bnagari5.jpg" width="200" /></a></div> <br /> Usai pelaksanaan sepeda santai dan jalan santai, dilanjutkan dengan kata sambutan dari pimpinan bank nagari dan jajaran direksi dan juga peresmian acara senam kerasi yang diikuti oleh setiap kantor cabang oleh Afrizal.<br /> <br /> Bank nagari juga memberikan reward kepada karyawan maupun karyawati terbaik dan juga kantor cabang terbaik dalam proses kerja sebelumnya.<br /> <br /> "Kita juga akan memberikan reward kepada karyawan dan karyawati terbaik serta kantor cabang terbaik dalam proses kerja yang telah lalu. Reward diberikan agar menjadi motivasi bagi seluruh karyawan dan karyawati maupun kantor cabang," kata Dedy Ihsan.<br /> <br /> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-BttBQhfc7qk/WMYPUTDIoXI/AAAAAAAABhw/yIOwsO1mLbseg24F8elk-DUGJs9I3a8JQCLcB/s1600/banknagari6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="132" src="https://2.bp.blogspot.com/-BttBQhfc7qk/WMYPUTDIoXI/AAAAAAAABhw/yIOwsO1mLbseg24F8elk-DUGJs9I3a8JQCLcB/s200/banknagari6.jpg" width="200" /></a>Sementara dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal mengharapkan kedepannya bank nagari lebih memaksimalkan potensi kerja bank nagari serta menjadi agen pembangunan terbaik untuk daerah Sumbar.<br /> <br /> "Mari kita sama-sama bekerja keras untuk memaksimalkan potensi kerja serta dapat menjadi agen pembangunan terbaik untuk wilayah Sumbar," kata Afrizal.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-o_mYoD7QEow/WMYPrlUHFOI/AAAAAAAABh4/MfLHt6KdK00WdWnduz-lWaSplSuBIhgYwCLcB/s1600/bank%2Bnagari4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="133" src="https://2.bp.blogspot.com/-o_mYoD7QEow/WMYPrlUHFOI/AAAAAAAABh4/MfLHt6KdK00WdWnduz-lWaSplSuBIhgYwCLcB/s200/bank%2Bnagari4.jpg" width="200" /></a></div> Usai mengucapkan kata sambutan, dilanjutkan dengan pembagian doorprize kepada peserta dalam acara ini dengan cara diundi melalui nomor kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Ada sekitar ratusan doorprize yang siap dibagikan kepada peserta yang beruntung.<br /> <br /> Sementara itu, Rani Patria (19) salah seorang peserta dan juga nasabah bank nagari mengharapkan agar kedepannya bank nagari lebih fokus dalam meningkatkan kinerja untuk melayani.nasabahnya.<br /> <br /> "Dalam acara peringatan hari ulang tahun bank nagari yang ke 55 ini, Saya berharap kedepannya bank nagari lebih fokus dalam meningkatkan kinerja agar seluruh nasabah mampu dilayani dengan sepenuh hati serta mampu mencapai target yang akan dicapai kedepannya," ujarnya. (N3)

Diikuti Ribuan Warga, Semarak HUT Bank Nagari Ke 55 Gelar Acara Sepeda Dan Jalan Santai

ExposSumbar , PADANG –  Semangat menyambut HUT ke 55 Bank Nagari, Bank milik daerah Sumbar ini mengadakan acara sepeda santai dan jalan ...

Baca selengkapnya »

Reses Helmi Moesim : Masyarakat Kampung Durian Harapkan Realisasi Pembangunan Jalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wndOf6EnNyU/WMYsPCivXZI/AAAAAAAABik/nfbIG1jX4-YxYklN-wrb-TT7OTFfpcz0gCLcB/s1600/IMG-20170313-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="298" src="https://1.bp.blogspot.com/-wndOf6EnNyU/WMYsPCivXZI/AAAAAAAABik/nfbIG1jX4-YxYklN-wrb-TT7OTFfpcz0gCLcB/s400/IMG-20170313-WA0000.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> – Diawali dengan kegiatan senam pagi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Helmi Moesim manfaatkan masa reses I tahun 2017 di kawasan Aia Mati, Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur.<br /><br />Reses kali ini, Helmi menampung aspiras dari masyarakat Kampung Durian. Masyarakat tersebut meminta adanya akses jalan lintas kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Padang Timur dan Lubuk Begalung.<br /><br />Semua aspirasi warga itu kita tampung. "Insya Allah akan kami realisasikan sesegera mungkin. Jika tidak proses tender, mungkin  bisa lewat penunjukan langsung. Sebab, walau jarak daerah ini hanya 2 Km dari pusat kota, sarana jalan masih tak tersentuh atau kurang bagus," ujarnya.<br /><br />Disamping itu ia mengemukakan, pembenahan infrastruktur pembangunan di daerah pemilihannya itu, mulai rencana program pembangunan 2016-2017 akan terus dikembangkan terutama pembenahan drainase. Terutama drainase primer. Namun, untuk melaksanakan itu butuh suntikan dari APBD Provinsi 2018.<br /><br />Untuk kesejahteraan masyarakat sambung Helmi, ia akan menggelontorkan anggaran untuk membantu warga berpenghasilan rendah lewat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Misalnya, ketika seorang warga berpenghasilan rendah, warga tersebut berhak memeroleh bantuan pinjaman. Syaratnya harus jadi anggota KJKS.<br /><br />Hal ini dengan maksud, arah serta  tujuan untuk memperhatikan kesejateraan masyarakat. Begitu juga dengan membangun infrastruktur baik itu jalan, drainase bahkan gedung rumah ibadah, sekolah. Semuanya seimbang, secara fisik pembangunan, sosial dan amalan," ungkap Helmi.<br /><br />Sementara  seorang tokoh masyarakat Yanes Rosal, menyampaikan, rencana buka jalan baru itu memang telah ada kesepakatan bersama para warga. Bahkan, untuk memulai awal, warga Kampung Durian itu bergotong-royong nan bekerilaan (rela,red) ada 18 batang pohon kelapa ditebang demi akses jalan sejauh 800 meter itu.<br /><br />Lebihlanjut katanya, perencanaan ini pun telah dimulai dua bulan lalu. Masyarakat berswadaya, tidak ada yang minta ganti rugi atas penebangan pohon kelapa mereka. Maka guna membantu dan memperlancar ini kami meminta bantuan pak Helmi, mereka (masyarakat-red) sangat antusias dan berharap akses jalan tersebut segera terealisasikan," pungkasnya.<br /><br />Lurah Parak Gadang Timur Edy Andri mengatakan, sejauh ini untuk perhatian Helmi Moesim selaku wakil rakyat terhadap daerah pemilihannya terbilang baik. Secara persentase telah 76 persen, terutama dalam pembangunan jalan lingkungan.<br /><br />"Kami menyampaikan terima kasih atas apa yang telah disuarakan rakyat ke wakil rakyat. Sehingga, beberapa kawasan sebelumnya berlumpur kini telah terbeton dan dapat dilalui, serta ada ruang permainan anak di kelurahan kami," ungkapnya. (archa/BI)<br />

Reses Helmi Moesim : Masyarakat Kampung Durian Harapkan Realisasi Pembangunan Jalan

ExposSumbar , PADANG – Diawali dengan kegiatan senam pagi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Helmi Moesim manfaatka...

Baca selengkapnya »

Reses I Mailinda Rose Kunjungi Masyarakat Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-m9Ab6rNvhVU/WMT7u876EbI/AAAAAAAABhI/vlk2G-wBptUj7RNk5IE0U56smlDJh7RKgCLcB/s1600/IMG-20170311-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://4.bp.blogspot.com/-m9Ab6rNvhVU/WMT7u876EbI/AAAAAAAABhI/vlk2G-wBptUj7RNk5IE0U56smlDJh7RKgCLcB/s320/IMG-20170311-WA0008.jpg" width="320" /></a></div><b><span style="color: red;"><br /></span></b><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>,PADANG </b>-  Agenda Reses I Tahun 2017, Anggota DPRD Kota Padang Mailinda Rose mengunjungi masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah, Jum'at 10 Maret 2017. Reses yang dilaksanakan tersebut bertemakan NKRI dengan Prinsip Demokrasi Dari Oleh dan Untuk Rakyat, Melalui Wakil Rakyat.<br /><br />Azwardi Ketua LPM Pasia Nan Tigo, dalam reses itu meminta agar aspirasi masyarakat nelayan terkait pencabutan larangan larangan melaut bagi Nelayan Kapal 30 GT ke atas yang masih belum ada kepastian agar dapat diperjuangkan. Bagaimana nantinya nasib kami kedepan dan berapa banyak nelayan di Pasia Nan Tigo akan menganggur.<br /><br />Azwardi juga menyebutkan pasca putusnya jembatan baru di Pasia Nan Tigo ini sampai saat ini masih belum ditangani, cuma baru di bangun jembatan yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja. Untuk itu kami pertanyakan tentang kelanjutan pembangunan jembatan muara baru tersebut yang informasinya sudah dianggarkan sebesar Rp15 miliar dari Kementerian PUPR, serta anggaran untuk penggantian 1 unit rumah yang hanyut dari APBD Kota.<br /><br />Kemudian perbaikan drainase yang kurang lancar, karena saat hujan lebat sering terjadi genangan air dan banjir , juga terkait rencana pembangunan Kantor Lurah karena sudah ada tanah fasum di Nyiur Melambai. Untuk itu kami berharap asprasi yang kami sampaikan melalui reses anggota dewan ini agar bisa di dengarkan dan disampaikan ke pemerintah, "ungkapnya.<br /><br />Maghdalena Sekcam Koto Tangah yang turut menghadiri reses tersebut menghimbau serta memotivasi warga agar menyampaikan aspirasi mereka melalui reses anggota DPRD  Padang ini. Dia berharap agar dilakukan pelatihan - pelatihan, seperti penyelenggaraan Jenazah pada warga atau home industri disertai bantuan modal, " ujarnya.<br /><br />"Menyikapi apa yang disampaikan warga pada reses I tahun 2017, Mailinda Rose Ketua fraksi NasDem itu mengatakan, tentang  pencabutan larangan melaut bagi Nelayan Kapal 30 GT tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan rekan di DPRD Tk I  untuk bisa diperjuangkan ke Kementrian Kelautan RI melalui Bpk. Gubernur Sumbar. Bagaimana kelanjutannya nanti akan kami ulang lagi membicarakan hal ini ke provinsi, karena ini adalah tugasnya provinsi, " ujarnya.<br /><br />Kemudian masalah pembangunan jembatan Muara Baru sudah dichek dan sudah ada masuk dalam APBD Provinsi, sementara Perbaikan drainase akan diperjuangkan dan disounding kepada Kadis PUPR dan untuk pembangunan Kantor Lurah, harap dipastikan terlebih dahulu lokasi Tanah yang di Nyiur Melambai tersebut.<br /><br />Ia menegaskan jangan nantinya sampai bermasalah dikemudian hari , jika memang sudah jelas keberadaan lahan tersebut akan kita perjuangkan pembangunannya di DPRD sesuai skala prioritas, " ungkap Mailinda Rose .(BI)<br /><br /><br />

Reses I Mailinda Rose Kunjungi Masyarakat Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah.

ExposSumbar ,PADANG -  Agenda Reses I Tahun 2017, Anggota DPRD Kota Padang Mailinda Rose mengunjungi masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo ...

Baca selengkapnya »

Reses, Elly Thrisyanti Jemput Aspirasi Warga Tanjuang Aua Nan XX

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sQwB9cvQ2Vk/WMYog0e2cnI/AAAAAAAABiQ/7YErGx8XlTYi2pSzsGTpnXeSxB16kVaagCLcB/s1600/IMG-20170313-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="298" src="https://1.bp.blogspot.com/-sQwB9cvQ2Vk/WMYog0e2cnI/AAAAAAAABiQ/7YErGx8XlTYi2pSzsGTpnXeSxB16kVaagCLcB/s400/IMG-20170313-WA0001.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota Padang Dapil III Kecamatan Lubuk Kilangan, Begalung, Bungus Tlk Kabung, Elly Thrisyanti jemput aspirasi warga Kelurahan Tanjung Aua Nan XX Kecamatan Lubeg, Jum'at  (10/3). <br /><br />Pada kesempatan itu, Elly Thrisyanti menyampaikan, dari reses yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjuang Aua ini, ada beberapa usulan dari masyarakat, seperti Majelis Taklim yang mengusulkan untuk difasilitasi baju seragam, masalah Kantor Balai Pemuda dan akses jalan tembus melalui bawah rel kereta api serta TK Paud.<br /><br />"Ini adalah reses untuk kedua kalinya lakukan di Kelurahan Tanjuang Aua ini. Ada satu catatan penting atau PR yang masih belum bisa kita laksanakan dari permintaan warga pada reses pertama tahun 2016 lalu di tempat ini. Dan reses I kali ini warga masih tetap mengusulkan, agar bisa dibukakan akses jalan dengan menembus tanah yang cukup tinggi pada perlintasan kereta api yang berada di depan masjid Raya Al Ittihaad ini, "katanya.<br /><br />Namun, kata Elly, untuk membuka akses jalan ini tentu dibicarakan dulu dengan pihak PT.KAI Drive II Sumbar. Harus ada izin untuk hal ini dan apa - apa yang telah diusulkan warga menjadi catatan untuk dicarikan solusinya.<br /><br />Sementara, Ketua LPM Kelurahan Tanjuang Aua Nan XX, Kasman Muin mengatakan, melalui anggota DPRD Padang dalam reses ini, kami meminta agar bisa membantu renovasi untuk kantor balai pemuda dan sarana olahraga.<br /><br />Selama ini kantor balai pemuda disini kurang terperhatikan, padahal setiap kegiatan pemuda, rapat - rapat LPM pastinya menggunakan kantor balai pemuda, namun dikarenakan kondisinya yang kurang representatif maka saat ini kantor balai pemuda terbengkalai bahkan sering di pergunakan untuk hal negatif.<br /><br />"LPM bersama masyarakat dan karang taruna inginkan kantor balai pemuda Tanjung Aua ini diberdayakan lagi, di isi dengan kegiatan positif seperti pelatihan - pelatihan untuk generasi muda, kegiatan karang taruna dan sebagainya. Karena kegiatan balai pemuda merupakan jantungnya suatu kelurahan, '' katanya.<br /><br />Kesempatan sama, Aidil Zulhani Lurah Tanjung Aua Nan XX, menyampaikan melalui reses anggota DPRD Padang ini, tentu kami berharap apa yang telah disampaikan masyarakat seperti perbaikan kantor balai pemuda, sarana olahraga, masjelis taqlim, akses jalan tembus dari bawah rel bisa dan TK PAUD berharap bisa di perjuangkan dan diakomodir oleh anggota dewan , " tutupnya. (archa/BI)

Reses, Elly Thrisyanti Jemput Aspirasi Warga Tanjuang Aua Nan XX

ExposSumbar , PADANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota Padang Dapil III Kecamatan Lubuk Kilangan, Begalung, Bungus Tlk ...

Baca selengkapnya »

Elvi Amri : Reses I 2017 di Kelurahan Koto Pulai Fokus Peningkatan Perekonomian Warga.

<br /><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-aOHBmB_ZM7Y/WML5FhzBVuI/AAAAAAAABgw/OchVc_L9UfsZCm3pvFwbT-HuHSfhBDhfACLcB/s1600/IMG_20170310_151520.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://3.bp.blogspot.com/-aOHBmB_ZM7Y/WML5FhzBVuI/AAAAAAAABgw/OchVc_L9UfsZCm3pvFwbT-HuHSfhBDhfACLcB/s320/IMG_20170310_151520.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Reses I Tahun 2017  Anggota DPRD Padang Elvi Amri di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah</td></tr></tbody></table><br /><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>,PADANG</b> - Masa reses I tahun 2017 anggota DPRD Kota Padang Elvi Amri , Fraksi Hanura Dapil I Kecamatan Koto Tangah, laksanakan resesnya turun langsung ketengah masyarakat di Kelurahan Koto Pulai, Jum'at 10 Maret 2017.<br /><br />Dalam reses I 2017 di Kelurahan Koto Pulai aspirasi yang didapat lebih fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat, seperti penambahan modal usaha untuk usaha kecil menengah (UKM),  KJKS, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pembinaan Kelompok - kelompok tani masyarakat.<br /><br />Sementara untuk infrastuktur sudah terealisasikan di 2017 ini, seperti perbaikan drainase melalui pokok pikiran (Pokir) dewan dengan anggaran Rp160 juta, untuk pembuatan pagar di SDN 19 Rp 200 juta, kemudian Rp 350 juta untuk renovasi ruang kelas dan pagar di SDN 47 Kelurahan Koto Pulai.<br /><br />Elvi Amri Anggota DPRD Padang  menyampaikan, di Koto Tangah khususnya di Kelurahan Koto Pulai banyak kelompok - kelompok tani, seperti kelompok tani budi daya jamur tiram, kelompok tanam cabe polibeg, petani peternak itik, petani ikan darat,  serta usaha - usaha kecil rumahan.<br /><br />Kita lebih fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan lakukan pembinaan, pelatihan - pelatihan terhadap kelompok - kelompok tani yang ada serta menghimbau warga agar bisa membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang nantinya tentu diharapkan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun melalui pokok pikiran anggota dewan.<br /><br />Selaku anggota DPRD Padang Dapil I Koto Tanggah, saya akan mengalokasikan anggaran untuk tahun 2018 di Kelurahan Koto Pulai ini sebesar Rp 500 juta agar bisa dimanfaatkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang nantinya agar bisa tercipta usaha - usaha dari masyarakat, sesuai salah satu progam unggulan Pemko Padang terkait menciptakan 10.000 wira usaha " kata Elvi Amri didampingi Alfanedi sekretriat DPRD Padang , Jum'at (10/3) disela kegiatan reses di Kelurahan Koto Pulai pada wartawan.<br /><br />Namun anggaran itu tentunya tidak begitu saja dibagi - bagi pada masyarakat, harus jelas program kerjanya, kemana arahnya harus jelas. Untuk kelompok tani perikanan, peternakan itik dan lainnya untuk membuat struktur organisasi yang SK nya melalui kelurahan.<br /><br />" Selanjutnya nanti saya akan mendampingi ke perangkat daerah terkait / dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan agar usaha kelompok masyarakat kita di Koto Pulai ini bisa dibantu dan diakomodir, " paparnya.<br /><br />Lebihlanjut disampaikan, bagi warga yang mempunyai usaha kecil rumahan ketika butuh anggaran bisa dibantu melalui Kopererasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Kelurahan Koto Pulai karena disetiap kelurahan ada program KJKS untuk membentuk pembangunan ekonomi masyarakat. Hal itu tentu diatur dengan sistem dan perencanaan pembayarannya dan warga harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota.<br /><br />Namun saat ini memang KJKS dananya terbatas, saya ada rencana akan memasukan anggaran sebesar Rp. 200 juta melalui pokir dewan. Untuk itu kita minta tolong pada RT/RW serta petugas agar mendata orang yang betul - betul membutuhkan modal dan berharap agar warga harus disiplin membayar angsuran KJKS. Semuanya bertujuan demi meningkatkan perekonomian warga yang nantinya anggaran tersebut tentu terus bergulir dan bertambah ketika warga disiplin menaatinya, " sebut Elvi.<br /><br />Sementara Maghdalena selaku Sekcam Koto Tangah yang hadir dalam reses itu, ia menghimbau masyarakat dan Lurah setempat agar terbuka untuk semua informasi yang mereka punyai terkait rencana pembangunan yang terangkum dalam pokok pikiran wakil rakyat Kecamatan Koto Tangah ini.<br /><br />Melalui reses anggota dewan ini sebutnya, aspirasi atau usulan dari masyarakat akan dimasukkan ke musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Usulan inilah yang akan diperjuangkan keperintah serta dinas terkait oleh anggota dewan. Kita berharap aspirasi masyarakat disini bisa diakomodir agar realisasinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah ini, " pungkasnya.(BI)<br /><br /><br />

Elvi Amri : Reses I 2017 di Kelurahan Koto Pulai Fokus Peningkatan Perekonomian Warga.

Reses I Tahun 2017  Anggota DPRD Padang Elvi Amri di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah ExposSumbar ,PADANG - Masa reses I tahun 20...

Baca selengkapnya »

Mahyeldi Inginkan Pantai Air Manis Jadi Ikon Pariwisata Kota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-xsEraNpWDDI/WMLhOrOdz3I/AAAAAAAABgY/FVrEJbaKAlkQj1j0C140TEyJi6nEaD4XQCLcB/s1600/mahhyeldi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-xsEraNpWDDI/WMLhOrOdz3I/AAAAAAAABgY/FVrEJbaKAlkQj1j0C140TEyJi6nEaD4XQCLcB/s400/mahhyeldi.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Waikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menginginkan objek wisata Pantai Air Manis menjadi ikonnya pariwisata Kota Padang. Objek wisata ini agar lebih banyak dikunjungi wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga setempat. <br /> </div><div style="text-align: justify;">"Saya ingin Pantai Air Manis menjadi ikon wisata Kota Padang. Banyak dikunjungi. Otomatis akan meningkatkan ekonomi masyarakat, " kata Mahyeldi saat berdialog dengan warga usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kelurahan Air Manis, Padang Selatan, Jumat (10/3).<br /> </div><div style="text-align: justify;">Tentunya, kata Mahyeldi. perlu pembenahan kawasan dengan menambah akses jalan dan menata lokasi pedagang yang berjualan di lokasi. <br /> </div><div style="text-align: justify;">"Proses itu sedang dilaksanakan.Jalan dari Gunung Padang ke Pantai Air Manis sudah dibuka. Jalan dari Teluk Bayur juga akan dibangun, sehingga akses jalan lebih banyak dan dapat ditempuh kendaraan besar, " ujar Walikota. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, yang lebih penting adalah meningkatkan kesadaran warga setempat dalam menjaga kebersihan serta selalu bersikap ramah kepada pengunjung agar mereka merasa nyaman dan betah berada di lokasi. "Jangan sampai menunjukkan perilaku yang kurang baik dan merugikan pengunjung sehingga mereka tidak berkenan dan kapok datang kemari, " imbuhnya. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Untuk diketahui, objek wisata Pantai Air Manis sudah dikenal sejak lama. Pantai menawan di Kecamatan Padang Selatan ini memiliki legenda yang tersohor. Dimana terdapat sebuah batu menyerupai kapal yang dipercaya sebagai milik Malin Kundang yang dikutuk ibunya karena durhaka. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan bertajuk "Jumat Keliling" yang merupakan program rutin setiap jumat ini, Walikota Padang berdialog dengan masyarakat. Selain menanggapi curahan hati (curhat) warga, Walikota beserta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendampingi juga berbesar hati menerima kritikan dan saran.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Diantara "curhatan" warga yang langsung ditanggapi Walikota Mahyeldi adalah tentang penataan pedagang di Pantai Air Manis dan kebutuhan sekolah setingkat SMP serta desakan pembangunan jalan agar dipercepat. <br /> </div><div style="text-align: justify;">"Apa yang disampaikan warga akan kita pikirkan dan kita laksanakan. Bila untuk kesejahteraan bersama akan dipercepat," sebutnya. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Usai berdialog, Walikota menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid dan seperangkat kitab literasi termasuk Al Quran dengan terjemahan bahasa Minang. (Hms)</div>

Mahyeldi Inginkan Pantai Air Manis Jadi Ikon Pariwisata Kota Padang

ExposSumbar , PADANG - Waikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menginginkan objek wisata Pantai Air Manis menjadi ikonnya pariwisata Kota Pa...

Baca selengkapnya »

Anggota DPRD Padang, Muzni Zein Jemput Aspirasi Ke Kampung Baru

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-OW6ChXc_bP4/WMLaGwOlxLI/AAAAAAAABf8/sLc9XFq_x8AMAVYX-1d0BqNkLqI3NHNmQCLcB/s1600/muzni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://2.bp.blogspot.com/-OW6ChXc_bP4/WMLaGwOlxLI/AAAAAAAABf8/sLc9XFq_x8AMAVYX-1d0BqNkLqI3NHNmQCLcB/s400/muzni.jpg" width="400" /></a></div><br /><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG</b> - Pada rehat masa sidang I tahun 2017 anggota DPRD Kota Padang, Muzni Zen Dapil II Kuranji – Pauh untuk kunjungi konstituennya. Kegiatan reses dilakukannya di Kampung Baru RT 02 RW 01 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji pada Kamis (9/3) dan di Kampung Tanjung RT 04 RW 05 Kelurahan Kuranji pada Rabu (8/3).<br /><br />Dari beberapa aspirasi yang diterima Muzni dari warga, kebanyakan masih seputar infrastruktur seperti PJU, riol, dan irigasi. Selain itu, warga juga mempertanyakan sejumlah persoalan lain seperti terkait BPJS, fogging nyamuk, Kartu Indonesia Pintar (KIP), modal usaha UKM, bedah rumah dan lainnya.<br /><br />“Banyak keluhan yang kita tampung dari masyarakat, terutama masalah ekonomi di mana banyak masyarakat yang meminta bantuan usaha,” ujarnya, Jumat (10/3).<br /><br />Untuk daerah Kampung Baru, katanya, masih banyak lahan pertanian serta gurun. Masyarakat minta bantuan bibit, karena beberapa waktu lalu petani banyak gagal panen akibat penyakit hama. Selain itu, masyarakat juga meminta bantuan bibit ikan dan itik karena masih banyak lahan atau pekarangan yang kosong.<br /><br />“Banyak potensi yang di sini agar bisa kita dorong guna memperbaiki ekonomi mereka,” ujarnya.<br /><br />Muzni menegaskan, selaku anggota dewan yang merupakan perwakilan masyarakat, ia akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi – aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Nantinya, apirasi - aspirasi yang telah ditampung akan dibicarakan ke pemerintah dan melalui dinas terkait agar bisa difasilitasi dan dianggarkan.<br /><br />Sementara, Lurah Sungai Sapih, Zahardi, sangat berharap apa yang diusulkan masyarakat dalam kesempatan reses tersebut bisa diakomodir dan direalisasikan. (Archa/BI)<br />

Anggota DPRD Padang, Muzni Zein Jemput Aspirasi Ke Kampung Baru

ExposSumbar , PADANG - Pada rehat masa sidang I tahun 2017 anggota DPRD Kota Padang, Muzni Zen Dapil II Kuranji – Pauh untuk kunjungi konst...

Baca selengkapnya »

Reses Masa Sidang I, Zulhardi Z Latif , Usulan Musrembang Kecamatan Akan Digiring Hingga Kemusrenbang Kota.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-Zwzzwt1hZEs/WMEMY4qZh8I/AAAAAAAABfg/liHg6mQM_24oqSO0sx-ZMCR9X3e1wLNdACLcB/s1600/IMG_20170309_111722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-Zwzzwt1hZEs/WMEMY4qZh8I/AAAAAAAABfg/liHg6mQM_24oqSO0sx-ZMCR9X3e1wLNdACLcB/s400/IMG_20170309_111722.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;">ExposSumbar</span>, PADANG </b>- Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi .Z Latif  menyampaikan, dalam rehat masa sidang 1 ini kita gunakan untuk menjemput aspirasi langsung dari masyarakat. Reses masa sidang 1 ini ia mengambil selama tiga hari yakni hari ini di Kelurahan Korong Gadang, selanjutnya di Sungai Sapih dan Kuranji, " ujarnya Kamis(9/3).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, di samping sudah terbangunnya sebagian infrastrutur seperti jalan beton sepanjang 70 meter ke mushala Nurul Jadid yang alhamdulillah telah dapat  digunakan masyarakat di daerah Korong Gadang, pastilah masih ada yang belum tersentuh pembangunan yang bersama - sama akan kita perjuangkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Zulhardi mengatakan ada 3 program Kelurahan Korong Gadang di Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan,yakni perbaikan polongan jalan, pembuatan saluran irigasi dan drainase kemudian rabat beton jalan. Usulan ini yang akan kita giring dan perjuangkan pada Musrenbang Kota nanti. Melalui hasil reses kita ini akan disampaikan ke pemerintah kota sebagai pokok - pokok pikiran dewan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Lebihlanjutnya, DPRD Padang nantinya bersama pemko akan mencoba mempercepat realisasinya, namun yang jelas seluruh aspirasi masyarakat akan kita tampung dulu, kita jadikan pokok - pokok pikiran dewan untuk disampaikan kepada pemerintah. Hal ini yang akan terus kita giring agar bisa diakomodir ,” ungkap politisi Golkar itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua LPM Korong Gadang,  Ali Nurta Umar, pada kesempatan itu menyampaikan, melalui reses yang dilaksanakan di Kelurahan Korong Gadang oleh anggota DPRD Padang  kami berharap agar dapat memperjuangkan jalan plat duker (jembatan,red) di RW 11 agar bisa dilalui kendaraan roda emoat yang bisa langsung menuju jalan bypass, selama ini hanya baru bisa dilalui oleh kendaraan roda dua, " ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Wilma (55) salah seorang warga RT 03, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa untuk RT 03/RW 11 saat ini masih kurangnya penanganan sampah, seringnya keterlambatan petugas untuk mengambil sampah dirumah masyarakat sehingga tak jarang sampah yang dikumpulkan berbau tak sedap bahkan ada yang sampai berulat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Lebihlanjut disampaikan, kami inginkan generasi muda di Korong Gadang ini, agar bisa dilakukan pelatihan, pembinaan melalui suatu wadah yang jelas agar tidak terpengaruh pada kegiatan yang negatif, " ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara, Iwan Lurah Korong menyampaikan, sebagai putra daerah, Zulhardi. Z Latif yang akrab dipanggil Buya, sudah memberikan kontribusinya terhadap pembangunan daerah Korong Gadang ini. Tentu hasilnya sudah tampak dan dapat dinikmati warga. Diharapkan reses dewan ini jangan sampai putus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sebelumnya untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2015 Kecamatan Kuranji mencapai 62 persen dan pada akhir Desember 2016 mencapai 90 persen. Alhamdulillah Kecamatan Kuranji terbaik untuk pendapatan taat pajak. Insha Allah kita harapkan di 2017 PBB kita bisa mencapai 100 persen, " ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian untuk masalah sampah, nantinya akan kita sikronkan waktu penjemputannya oleh petugas sampah kelurahan, kita lihat jadwalnya. Untuk masalah pemuda akan kita sinkronkan dengan kegiatan karang taruna setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Melalui reses yang dilaksanakan anggota dewan ini kita berharap program kelurahan yang telah diusulkan di Musrenbang kecamatan bisa digiring ke Musrenbang Kota denga harapan dapat terakomodir dan terealisasikan, " ungkapnya.(BI)</div><div><br /></div>

Reses Masa Sidang I, Zulhardi Z Latif , Usulan Musrembang Kecamatan Akan Digiring Hingga Kemusrenbang Kota.

ExposSumbar , PADANG - Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi .Z Latif  menyampaikan, dalam rehat masa sidang 1 ini kita gunakan untuk menjemput ...

Baca selengkapnya »