Paripurna LKPj Walikota Padang TA 2016.
ExposSumbar, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang tahun 2016, Senin 3 April 2017 dalam rapat paripurna di lantai II ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Dalam paripurna itu laporan disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dan wujud prinsip transparasi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang.


“Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampaikan laporan pelaksanaan APBD tahun 2016. Mudah-mudahan teman -teman di DPRD Padang mengkritisi dan mengevaluasi sehingga bisa jadi masukan kita untuk tahun ini. Dengan demikian, kita bisa lakukan optimalisasi dan perbaikan-perbaikan kedepan,” ujarnya usai paripurna.

Memang tahun kemarin diakui Mahyeldi, serapan anggaran mengalami gangguan karena ada beberapa anggaran yang di tengah jalan harus diserahkan ke Pusat, terjadi penahanan. Tapi itu sudah dikembalikan lagi di tahun 2017. Semoga dengan ini makin maksimal kegiatan tahun 2017.


Lebihlanjut disampaikan, terkait adanya perubahan-perubahan di pemerintahan, Pemko telah bergerak cepat dalam penyesuaian anggaran dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tahun 2017. Semua telah tata sedemikian rupa. Dengan demikian hal tersebut menurut Wako, ketika terjadi perubahan tidak memberi dampak yang signifikan terhadap program-program pemerintah daerah.


“Berkat dukungan DPRD Kota Padang, semua berjalan lancar. Semua sudah On. Tidak ada hambatan. Tidak ada alasan juga bagi OPD untuk mengalami perlambatan pelaksanaan program di tahun 2017 ini, " pungkasnya.


Mahyeldi juga sangat menegaskan sekali, bahwa telah ada komitmen di Pemko Padang untuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melepas jabatan jika terbukti jadi penyebab turunnya status opini WTP Kota Padang

 Tiga Pansus Dibentuk untuk Merespon Langsung LKPj Walikota Padang TA 2016.

Merespon langsung untuk pembahasan LKPj 2016 Wali Kota Padang, DPRD Kota Padang, di hari yang sama, langsung membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus). Penetapan Pansus I, II, dan II tersebut untuk memenuhi surat Sekda Padang nomor 130.4/72.1/Pem/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Pengantar Buku LKPj Wali Kota tahun 2016. Penetapan dalam rangka pembahasan LKPj  tersebut didasarkan juga pada rapat pimpinan dan fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah beberapa waktu lalu.


“Penetapan Pansus ini penting agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPj Wali Kota dan bisa dievaluasi bersama,” kata Ketua DPRD Kota Padang Erisman.

Pansus I bertugas untuk membahas mengenai Pendanaan dan Pembiayaan, diketuai oleh Masrul Rajo Intan. Mitra kerja OPD terkai bidang tersebut akan diundang dalam pembahasan Pansus I nantinya.


Untuk Pansus II membahas mengenai Belanja Tidak Langsung Pemko Padang 2016. Pansus II diketuai oleh Gustin Pramona. Sedangkan Pansus III diketuai oleh Faisal Nasir, membahas tentang Belanja Langsung pemerintah daerah terkait.

“Lebihlanjut tambahnya, Pansus - Pansus ini nantinya akan menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang LKPj Wali Kota tahun 2016. Biaya-biaya yang timbul dari keputusan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang tahun anggaran 2017,” ungkapnya. (Adv)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top