ExposSumbar, PADANG - Anggota DPRD Padang mengkritik terhadap langkah yang dilakukan oleh perusahaan penyedia air bersih bagi masyarakat. Diberitakan salah satu media online, PDAM Kota Padang membebanan biaya jaringan pipa kepada pelanggan dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Apalagi, langkah yang dilakukan PDAM Padang tersebut bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan program air bersih bagi masyarakat. Termasuk dalam pemenuhan target Millennium Development Goals (MDGs) bidang air minum.
Anggota Komisi III DPRD Padang, H. Maidestal Hari Mahesa menilai, langkah PDAM dengan membebankan biaya pemasangan jaringan pipa pada masyarakat hanyalah akal-akalan.
Menurut Esa, itu sudah merupakan kewajiban PDAM untuk melakukan pemasangan pada lingkungan perumahan. “Masa iya, biaya tersebut dibebankan pada masyarakat. Apalagi, saat ada program sambungan rumah (SR) sebanyak 1000 unit,”ujarnya.
Menurutnya, PDAM Padang seakan ingin memindahkan tanggungjawabnya pada konsumen. “Hal ini ujarnya tidak boleh terjadi dan mesti dipertanggungjawabkan Direksi PDAM Padang,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Rabu (3/5) kepada pihak PDAM Kota Padang, Al Fitra, Sekper PDAM menyebutkan, biaya pemasangan sebanyak 14 juta tersebut tidak mesti dibebankan pada satu keluarga saja. Namun bisa dipatungkan oleh masyarakat yang ingin memasang sambungan pipa PDAM.
"Hanya miscomunikasi saja, dan biaya pemasangan sebanyak itu tidak mesti dibebankan pada satu rumah saja. Memang dari karyawan salah dalam penyampaian, kami minta maaf," ungkap Sekper yang baru saja dilantik. (Archa)
0 komentar:
Posting Komentar