ExposSumbar, PADANG - Guna pencapaian pendapatan daerah (PAD) Kota Padang yang tujuannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik lagi, perlu sinergitas, transparasi serta pengawasan yang sangat ketat dengan dibuatkannya aturan - aturan (regulasi) yang sangat jelas.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Mizwar Jambak mengatakan, kalau memang Kota Padang mau berubah, Pemko berserta jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang ada bersama - sama dengan legislatif harus bersinergitas, sinkronisasi dalam menjalankan program serta kesepakatan yang telah diambil secara bersama.

" Harus jelas konsep dan kemana arahnya kegiatan atau program yang ada pada OPD. Untuk itu pemerintah harus mengingatkan kegiatan yang ada pada OPD untuk mendukung program yang berkaitan dengan RKPD untuk mewujudkan RPJMD, agar visi dan misi pemko bisa terealisasi maksimal, serta feedback nya bagi peningkatan pendapatan daerah, " kata Mizwar Jambak, Jum'at( 12/5).

Menurutnya masih banyak OPD yang belum bisa melaksanakan program kerjanya, bahkan hampir sebahagian besar semua program kerja OPD merupakan copypaste saja dari program yang ada sebelumnya. Begitu juga program - program walikota, masih ada yang belum berjalan dengan optimal.

"Selama ini anggaran yang telah digelontorkan dari APBD masih ada juga belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Malahan masih ada silpa pada tahun tahun anggaran sebelumnya, ini kan terlihat tidak ada kerja matang dari OPD tersebut, banyak yang gagal. Begitu juga dengan anggaran yang telah diberikan masih juga belum terlihat feedback pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan, " ujarnya.

"Kita ketahui saat ini masih terjadi kebocoran kebocoran PAD, seperti di Dishub dengan retribusi parkirnya, PDAM yang masih banyak tunggakkan yang masih belum bisa ditagih. Sektor Pariwisata yang digadang - gadang saat ini dan merupakan ikon Kota Padang masih tidak jelas arah pencapaian pendapatannya sampai saat ini" katanya.

Untuk itu katanya, perlu pengawasan yang sangat ketat sekali dan tentunya perlu dibuatkan aturan - aturan yang sangat jelas. Seperti apa yang selama ini telah dibangun dan kita anggarkan, feedback nya apa yang didapatkan. Karena diwaktu penganggaran tersebut perlu mengkaji potensi apa yang bisa didapatkan dari anggaran yang digunakan.

"Nah dalam hal ini perlu sinergitas semua pihak, jika memang mau kota padang lebih baik. Kalau hanya sekedar cerita - cerita saja janganlah. Harus jelas kerja nyata, jangan membodoh bodohi masyarakat," celetuknya.

Menurutnya bagi OPD yang tak mampu membuat inovasi baru, terobosan baru dengan kinerja yang baik, lebih baik mengundurkan diri saja. Karena menurut hemat nya masih banyak orang yang lebih baik untuk bisa bekerja. Jangan ini dengan ada unsur kedekatan dengan walikota bisa menjadi kepala dinas, ini kan tidak benar, sementara kinerja yang dilaksanakan tidak sesuai yang diharapkan," pungkas politisi Golkar itu.(BI)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top