 |
| Hearing Komisi III DPRD Padang Bersama Dinas PUPR |
ExposSumbar, PADANG - Komisi III DPRD Padang bidang pembangunan dan lingkungan hidup, laksanakan hearing dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang, tentang permasalahan banjir yang sering melanda Kota Padang, Jum'at 2 Juni 2017, di gedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50 Kota Padang.
Hearing itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Zulhardi Zakaria Latif dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku Koordinator Komisi III dan dihadiri oleh Kadis PUPR, Kabid SDA, Kabid Pembangunan dan Tata Ruang serta beberapa staf PUPR Padang.
Pada kesempatan itu, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Kota Padang yang dinilainya masih lamban dalam penanganan drainase di Kota Padang. Parahnya perbaikan drainase sudah dianggarkan dan dilaksanakan, namun tetap saja banjir melanda beberapa titik di Kota Padang.
Selaku Wakil Ketua DPRD Padang dan warga di Gunung Panggilun, saya sudah merasakan sendiri bagaimana banjir ini. Padahal sudah dikucurkan anggaran sebesar Rp 500 juta untuk perbaikan drainase. Namun kenyataannya, sejak drainase itu diperbaiki, malah banjir kian menjadi di sana. Ini menandakan, perbaikan drainase itu tak sesuai dengan kondisi yang diinginkan warga.
"Saya juga mengkritik penunjukan rekanan. Bahkan saya melihat disini, seakan sudah dikondisikan. Saya berharap, kedepan ini bisa diperbaiki," kata Wahyu.
Dalam hearing itu diketahui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang membutuhkan dana sekira Rp40 miliar untuk perbaikan drainase, selama terkendala anggaran yang hanya sebesar Rp12 milliar.
"Menanggapi permintaan Dinas PUPR tersebut, Ketua Komisi III Zulhardi Zakaria Latif menegaskan, pihaknya siap pasang badan untuk memperjuangkan anggaran tersebut. Apalagi sebutnya, sebagian besar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang duduk di Komisi III.
Ia menegaskan pada prinsipnya, kami siap pasang badan memperjuangkan anggaran itu. Cuma selama ini, Dinas PUPR kan tidak pernah membicarakannya dengan kami. Selain itu kata Zulhardi, dana sebesar Rp40 miliar itu tidak terlalu besar. Kalau untuk menganggarkan dana sebesar itu, kami butuh rencana detail penggunaannya untuk perbaikan drainase kota ini. Apakah PUPR meminta anggaran penambahan anggaran itu sudah melalui kajian?."Nanti kita anggarkan, dilakukan pekerjaan, namun Kota Padang masih tetap saja banjir. Itu kan aneh,"ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Fatriarman Noer usai rapat kerja tersebut kepada KORAN PADANG mengatakan, Insha Allah setelah lakukan pertemuan dengan Komisi III DPRD Padang, Pemko Padang melalui PUPR kedepan bisa aktif dan bersinergi dalam mengatasi permasalahan banjir ini.
Permasalahannya klasik, seperti perilaku masyarakat itu sendiri, saluran drainase yang tak tercukupi, masalah keterbatasan anggaran. Namun dalam pertemuan kali ini kata Fatriarman, Komisi III DPRD Padang komitmen dalam membantu dari segi anggaran untuk permasalahan banjir ini.
Kemudian kita juga akan mengadakan pertemuan pertemuan dengan balai sungai dibawah Kementrian PUPR dan PSDA provinsi, supaya program - program yang ada di masing masing dinas itu dapat disinergikan dengan PUPR Padang. "Dan saat ini kita juga sudah dapat membuat pemetaan dimana titik titik banjir, dengan demikian kita bisa lebih fokus didalam menangani permasalahan banjir ini, "katanya.
Juga disampaikan, usulan dari anggota Komisi III, Amril Amin tentang masalah banjir di Jundul Rawang Padang Selatan yang sudah cukup lama tersebut, Insha Allah tahun ini akan kita selesaikan. Kemudian di Gunung Panggilan yang di usulkan Wakil Ketua DPRD Padang bapak Wahyu, dengan anggaran yang ada akan kita coba untuk mengatasinya, " ujarnya.
Namun dalam hal ini katanya, tidak serta merta Kota Padang bebas banjir ketika telah kita benahi diberapa titik banjir karena banjir ini terjadi bisa karena faktor curah hujan dengan debit yang cukup tinggi.
"Seperti hujan yang terjadi baru baru ini dari data BMKG curah hujan dengan debit air 300 mm, sementara rata - rata curah hujan hanya 100 mm, jadi dalam hal ini terjadi peningkatan debit air tiga kali lipat. Sementara saluran drainase kita saat ini mungkin belum tercukupi, " ungkapnya.
Sementara Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Padang ,Fadel mengatakan untuk permasalahan banjir, memang saat ini kita butuh peningkatan saluran dan pemasangan beberapa pompa yang direncanakam ada di sembilan titik.
Direncanakan pompa akan dipasang di Muara Danau Cimpago, Muara Saluran Drainase Banda Kampung Sabalah, Muara Saluran Kalimati, Muara Saluran Drainase Banda Pepaya, Muara Saluran Drainase Pasar Pagi, Muara Saluran Samping Hotel Pangeran Beach, Muara saluran drainase Jalan Sumatera Ulak Karang, Muara saluran drainase sepanjang rel Jalan Jonni Anwar.
Dan satunya lagi tahun ini sedang dikerjakan oleh BWS Sumatera V, lokasinya di Muara saluran drainase belakang PU PSDA PropinsI. Jadi satu dari sembilan yang direncanakan sedang dikerjakan.
Fadel menjelaskan, pompa ini gunanya pada saat curah hujan tinggi, dan air laut sedang pasang naik, maka air drainase tidak akan bisa mengalir ke sungai/pantai. Maka terjadilah genangan. Nah, jika sudah terpasang pompa, saat kejadian pasang ini, pintu saluran kita tutup agar air sungai atau laut tidak masuk ke saluran. Dan air drainase kita pompakan ke sungai atau laut. "Mungkin itu salah satu solusi yang kita rencanakan untuk mengatasi genangan air, "ungkapnya.(BI)