EksposSumbar, PADANG - Pemko Padang bersama instansi terkait diminta membuat rancangan yang matang dan jelas guna penyelesaian banjir agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia nantinya serta apa yang diinginkan semua warga yakni padang bebas dari banjir dapat terwujudkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif menilai adanya ketetapan dari Wali Kota Padang terkait penanganan banjir akan tuntas secara maksimal pada 2018 dan 2019 nanti, itu sah-sah saja disampaikannya jika kajian atau hitung-hitungan tepat dan jelas adanya bersama dinas terkait.
"Menurutnya nanti jangan hanya karena akan memasuki pilkada, pemerintah kota iming-imingi persoalan ini selesai, ini kan tidak benar," katanya, Kamis (5/10)
Ia melihat, persoalan banjir memang harus menjadi prioritas bagi Pemko Padang ke depannya untuk dituntaskan bersama instansi terkait. Agar masyarakat yang sering menjadi korban tidak resah lagi disetiap saat sewaktu hujan melanda kawasan tersebut," ujar Zulhardi yang akrab disapa Buya ini.
Selaku Komisi III bidang pembangunan dan lingkungan hidup, ia menilai saat ini penanganan banjir sudah mulai berangsur-angsur programnya dilakukan oleh Pemko Padang melalui dinas terkait. Ini dibuktikan dengan adanya perbaikan, pembuatan saluran drainase ataupun korong-korong tempat mengalirnya air dibeberapa kawasan yang dianggap rawan terkena banjir.
Namun itu semua tentu tidak cukup sampai disana. Pemko harus bisa membuat Tempat Pembuangan Air (TPA) dengan skala besar. " Dan ini tidak cukup dengan anggaran APBD Padang saja, namun harus ada dana dari pihak lainnya," sebut Zulhardi yang juga Ketua IPSI Kota Padang ini.
Untuk itu kita minta pada Pemko agar dapat mengakali anggaran untuk penanganan banjir ini, baik melalui provinsi ataupun ke Kementerian. Ini dilaksanakan agar masalah ini tidak berlarut-larut terjadi serta program lainnya dapat dimulai Pemko Padang pengerjaannya.
"Pihaknya sebagai pimpinan di komisi III bersama rekan-rekan lainnya, siap duduk bersama dan membantu Pembangunan Padang mencarikan anggaran ke provinsi ataupun ke Kementerian terkait persoalan banjir ini jika diperlukan," ungkap politisi Golkar Padang ini. (BI)