Limapuluh Kota - Guna menciptakan Pemerintah yang professional dan berintergritas tinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota, melalui Bagian Organisasi Setda Limapuluh Kota menggelar sosialisasi dan internalisasi percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, di aula Dinas Kesehatan Limapuluh Kota, Selasa (20/8).
Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan Setda Limapuluh Kota, Dedi Permana, Kabag Organisasi, Deki Yusman, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, Camat se- Kabupaten Limapuluh Kota dan tamu undangan lainnya.
Bupati Limapuluh Kota, Ir.H Irfendi Arbi, M.P dalam sambutannya yang pada saat itu diwakili oleh Asisten Pemerintahan Setda Limapuluh Kota, Dedi Permana mengatakan, dalam reformasi birokrasi ini kunci awalnya adalah dari hal yang terkecil yakni kedisiplinan ASN, mulai dari disiplin waktu hingga ke bidang yang lebih besar lainnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu ia mengatakan, langkah berikut yang tak kalah penting dalam hal percepatan birokrasi adalah melaksanakan fungsi perencanaan yang sesuai dengan rencana jangka menengah dan rencana strategi dituangkan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sehingga visi, misi dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.
Untuk itu, ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan, agar pemerintah daerah bersiap untuk melakukan managemen perubahan birokrasi, baik perubahan yang menyangkut mental aparatur maupun perubahan kelembagaan.
“Karena nantinya, aparatur yang diharapkan adalah aparatur yang bermental melayani serta memiliki SDM yang cakap, dalam menyelesaikan tugas pokok fungsi yang diembannya,”sebutnya.
Melalui reformasi birokrasi ini diharapkannya penataan sistem penyelenggaraan dalam rangka untuk mencapai pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Limapuluh Kota. " Untuk itu, diperlukan berbagai macam terobosan dalam hal peningkatan percepatan Reformasi Birokrasi pada masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota," ujarnya.
Selanjutnya ia juga menghimbau seluruh jajarannya untuk dapat mewujudkan semangat dan komitmen serta motivasi untuk mengimplementasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Nasional di daerah yang ia pimpin.
"Jadi untuk berjalan baiknya, reformasi birokrasi di Limapuluh Kota, kita harus berpanutan pada delapan era perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem, pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan yang meningkatkan kualitas pelayanan publik," himbaunya.
Terakhir, Bupati Irfendi Arbi berharap peserta sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2019 tersebut dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan ia berharap narasumber untuk memberikan materi sosialisasi yang mudah dipahami, sehingga seluruh OPD di Limapuluh Kota dapat menyusun Reformasi Birokrasi dengan baik.
“Kepada seluruh perserta sosialisasi, saya harapkan dapat mengikuti agenda ini dengan sungguh-sungguh, agar memberi manfaat bagi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah kita ini,”pungkasnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Limapuluh Kota, Deki Yusman, selaku ketua panitia kegiatan pada laporannya, mengatakan kegiatan ini di ikuti oleh 43 OPD diseluruh Pemkab Limapuluh Kota dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
Dikatakannya, kegiatan sosialisasi ini, dilaksanakan sesuai dengan keputusan Bupati tentang pembentukan tim sosialisasi percepatan pelaksanaan reformasi di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota. Serta berdasarkan Peraturan Presiden No: 81 tahun 2010, tentang gambaran rencana tindak lanjut reformasi birokrasi tahun 2010– 2025, dimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap satu di tahun 2010 – 2014, tahap dua tahun 2015 – 2019, dan tahap ketiga tahun 2020 – 2025.
“semoga dengan kegiatan sosialisasi ini dapat menciptakan pemerintah yang professional dan berintergritas tinggi, yang mampu meyelnggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintah yang demokratis di Kabupaten Limapuluh Kota. Sehingga kita mampu menghadapi tantangan melalui tata kelola pemerintahan yang baik,”pungkasnya. (Her)