Padang - Rendahnya realisasi serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang. Seperti, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), membuat gerah anggota DPRD Kota Padang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Helmi Moesim berharap agar penyerapan anggaran dipenghujung tahun setiap OPD segera dimaksimalkan. Jika tidak, Helmi Moesim meminta Walikota Padang mencopot Kepala Dinas yang tidak berpotensi tersebut.
"Besok kalau tidak juga naik (serapan anggaran, red). Saya minta digeser kepala dinas yang tidak berpotensi itu," kata Helmi Moesim saat ditemui diruangnya, Jumat (27/9)
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan ini mengkritik terhadap serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhususnya Dinas Perhubungan. Bahwa target mereka Rp29 miliar akan tetapi saat pembahasan APBD Perubahan antara komisi dengan mitra kerja banyak disoroti serapan anggarannya hingga September 2019 masih mencapai 29 persen.
"Pada pembahasan komisi III dan mitra kerjanya dalam hal ini Dinas Perhubungan, antara komisi dan badan anggaran dengan tim TAPD. Itu Banyak disentil serapan anggaran mereka sampai September 2019 ini karena masih 29 persen dari targetnya Rp29 miliar, artinya ini sangat jauh," beber pria yang akrab ditegur Bg Ay itu.
Politisi dari Partai Berkarya ini merasa kecewa sehingga kedepan OPD terkait didorong agar realisasi serapan anggaran tersebut perlu ditingkatkan. Jika PAD tidak maksimal dan tidak sesuai dengan target, menurut dia, akan berdampak pada pembangunan yang ada di Kota Padang.
Sejalan dengan hal tersebut, Helmi menuturkan, Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu koordinator terhadap PAD. Bahkan, kata dia, kepada dinas terkait yang penghasil PAD telah ada penandatangan pakta integritas menuju terwujudnya wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
"Pak Wali bukan tidak mengantisipasi, buktinya pak Wali bersama dinas terkait telah menandatangani pakta integritas masing-masing. Salah satunya menyangkut ke kinerja OPD," ucap Helmi.
Selain itu, Helmi Moesim juga mengkritisi Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAPB) perihal pembagunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang karena ada teralokasi dana sekitar Rp27 miliar. Namun hingga kini dana tersebut tidak bisa direalisasikan lantaran gagal tender pihak ketiga.
"Dana tersebut tidak terealisasikan karena ada gagal tender pihak ketiga tidak bisa menawar, tiga kali (3X) gagalnya. Tentu ini menjadi perhatian khusus," kata Helmi.
Lebih lanjut, beber Helmi, salah satu spirit wakil rakyat mengalokasi dana tersebut agar masyarakat di kota Padang dapat merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal terkhusunya di Rumah Sakit yang digadang-gadangkan menjadi icon kebanggaan bagi Kota Padang.
"Ternyata dengan gagal tender (RSUD, red) tidak bisa dibuka pelayanannya tahun ini. Itu ruang inap VIP. Jadi uangnya harus dikembalikan, bukan pihak RSUD tidak berupaya, tapi kedepan jangan terjadi lagi hal serupa," pinta Helmi. (Mil/Arman)