Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Himbau Pemko Tidak Jalan Sendiri Atasi Masalah Covid-19

Kantor DPRD Kota Padang

Padang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dari fraksi Gerindra meminta Pemko duduk bersama menjelaskan perencanaan pemerintah Kota Padang dalam melakukan penanganan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19).

Seperti disampaikan, Budi Syahrial anggota Komisi I DPRD Kota Padang Fraksi Gerindra. Ia meminta kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda penanganan Covid -19.

"Jika dilakukan pembicaraan antara Pemko dengan DPRD, itu akan menghasilkan kesepakatan bersama dalam penanganan Covid -19. Selain itu, kita mengetahui apa saja perencanaan dari Pemko Padang dalam pencegahan wabah corona di Kota Padang,” ungkapnya, Selasa (24/3) didampingi Anggota fraksi Gerindra lainnya, Bobby Rustam dan Amran Tono.

Sementara, anggota fraksi Gerindra Bobby Rustam yang berada di Komisi II menyampaikan, juga bahwa Pemko Padang harus memprioritaskan proyek-proyek pemerintah pada saat ini.

“Pemerintah harus memisahkan prioritas pembangunan pro masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah. DPRD harus dilibatkan dalam permasalahan covid-19 ini, jalan keluar harus dicari bersama," katanya. 

Kesempatan itu, Amran Tono anggota Komisi III DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra lainnya mengatakan bahwa himbauan pemerintah untuk menghindari tempat keramaian dan meliburkan anak-anak sekolah merupakan keputusan yang sulit.

"Tetapi, keputusan sulit harus dihadapi secara bersama-sama. Salah satunya bagi para pedagang, namun begitu para pedagang tentu harus siap menerima keadaan ini,” ujarnya. 

Amran Tono juga menjelaskan, bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan ekonomi khususnya pangan warga Kota Padang.

"Pemerintah harus melaksanakan regulasi khusus untuk ketersedian sembako ditengah-tengah masyarakat, seperti beras, minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya,” pungkasnya.

Sementara Sosiolog dari UNP Erianjoni meminta pemerintah tidak terfokus kepada upaya antisipasi Corvid-19 dan mengatasi dampak penularannya saja. Pemerintah harus merespon dan mengantisipasi sektor ekonomi.  

"Sehingga tidak terjadi krisis ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang lumpuh jika masa tanggap ini diperpanjang," ujarnya.

Disebut Erianjoni, sosial distancing akan menghasilkan krisis ekonomi menengah kebawah. Kalau ini terus berlangsung akan melahirkan memunculkan chaos (kekacauan) dan memicu meningkatnya angka kejahatan sejenis blue collar crime (kejahatan agar bisa bertahan hidup). Masyarakat itu keluar hanya untuk bertahan hidup.

Agar ini tidak terjadi, Erianjoni menyarankan Pemko Padang mengambil kebijakan-kebijakan pro-sosial, seperti pasar murah, lembaga perbankan memberikan bantuan modal bagi UKM non-bunga, serta merescedule ulang pembayaran nasabah hingga ekonomi membaik. 

"Kebijakan-kebijakan non familiar harus dilakukan pemerintah, seperti pasar murah. Perbankan harus mengucurkan pinjaman tanpa bunga, dan jika perlu lakukan rescedule ulang pembiayaan nasabah,” tutupnya. (Arman/BM)