 |
| Budi Syahrial Anggota Komisi I DPRD Kota Padang |
Padang - Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menilai, kekisruhan yang terjadi antara Sekdako Padang dengan Walikota sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Kalau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu mengerti bahwa posisi mereka itu profesional dan tidak berpolitik.
"Maka ketika siapa pun yang menjadi walikota mereka tetap menjalankan pekerjaannya secara profesional. Dan siapa pun yang menjadi walikota, harusnya itu yang menjadi pimpinannya, dan harus loyal walikota sendiri adalah pembina dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan daerah," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Padang ini, Sabtu (7-8-2021).
Budi Syahrial menyebutkan, apapun kebijakan dari seorang walikota, nanti yang akan bertanggung jawab itu kan walikotanya. Dan ketika dia memutuskan segala sesuatu, kalau seandainya tidak sesuai atau melanggar prosedur, yah kalau tidak berani tanda tangan, mundur saja.
"Itu lebih baik dari pada tetap melakukan hal yang kontradiktif dengan walikota, tetap menjabat. Sementara tidak menjalankan dan mengamankan kebijakan walikota, itu tindakan itu namanya tindakan yang ambivalen," tegasnya.
Untuk itu, kata Budi, maka wajar saja diberhentikan dari sekda karena memang tidak mematuhi intruksi atasan, bahwa ketika tidak mematuhi intruksi atasan apapun organisasinya, baik aparatur sipil negara swasta, tni polri, melawan atasan ya dapat hukuman lah.
"Apalagi persoaln ekses yang terjadi, dan diungkapkan dimedia sosial itu justru tidak baik, karena dengan diungkapkan di media sosial itu pertanda seseorang ternyata tidak mampu menyimpan hal hal yang rahasia, itu tidak layak juga," pungkas Budi Syahrial. (Arman)
0 komentar:
Posting Komentar