 |
| Ketua DPD LPM Kota Padang, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH.MM saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan Rakorbang tahun 2023 |
Padang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD-LPM) Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM mengajak untuk bersama-sama mengawal usulan-usulan warga dalam rakorbang untuk bisa menjadi program pemerintah.
"Sehingga dapat terealisasi dalam bentuk pembangunan sesuai harapan warga masyarakat. Karena rapat kordinasi rencana pembangunan (Rakorbang) adalah satu kegiatan tahunan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya".
Hal itu disampaikan Irwan Basir saat memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorbang) tingkat kelurahan tahun 2023, bertempat di RT.01/RW.01. Rumah Gadang Datuk Rajo Ibrahim, Tapian Suku Koto, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa, 11 Januari 2022 siang.
"Rakorbang lebih memberdayakan masyarakat untuk menentukan pembangunan di daerahnya melalui musyawwarah tingkat RT dan RW yang dikenal dengan rembuk warga," ujar Datuk IB sapaan akrab Irwan Basir.
Ia menerangkan, dalam rembuk warga ini didiskusikan tentang kebutuhan pembangunan di daerahnya dan hasil rembuk warga ini akan dibawa ketingkat Kelurahan dalam kegiatan rapat kordinasi rencana pembangunan di Kelurahan tersebut.
"Ditingkat Kelurahan semua usulan ditingkat RW tersebut disepakati yang menjadi skala perioritas untuk diusulkan dalam musyawarah kecamatan atau rakorbang kecamatan dan seterusnya sampai ketingkat Kota, Propinsi dan Tingkat Nasional," ujarnya.
Diungkap Irwan Basir, Rakorbang atau dulunya dikenal dengan Musrenbang Kelurahan adalah bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan di daerahnya.
"Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan dan merencanakan kebutuhan pembangunan di daerahnya. Karena yang tahu kondisi di daerahnya adalah mereka sendiri atau rencana pembangunan bersifat bottom up (usulan dari bawah)," lanjutnya.
Ditambahkan, selama ini banyak usulan dari warga yang mengarah ke definisi pembangunan fisik. Seperti pembangunan jalan, irigasi, jembatan dan lainya, tapi sedikit sekali yang mengusulkan non fisik didalam kehidupan masyarakat.
"Padahal pembangunan non fisik ini seperti pelatihan, kesehatan warga, atau majelis taklim dan PKK dan kegiatan non fisik lainnya. Jadi saya harapkan Ketua RT atau RW juga dapat mengusulkan kegiatan non phisik ini juga." ungkap Irwan Basir lagi.
Ia juga mengingatkan agar usulan dari masyarakat harus difilter betul-betul. Jangan sampai kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang sudah terealisasikan dan ini akan merugikan masyarakat itu sendiri. Juga kepada pemerintah, dalam membahas usulan warga ini untuk dijadikan program pembangunan pemerintah.
Irwan Basir juga menyinggung tentang pendataan warga miskin atau BDT/DTKS, banyak bantuan yang tumpang tindih dan salah satu penyebabnya adalah data yang tidak akurat atau doble. Cobalah beri data yang akurat dan terbaru.
"Akurat berarti tepat sasaran, dan terbaru adalah data yang sudah diverifikasi dan bukan data yang lama. Jadi jika ada bantuan dari pemerintah atau yang disalurkan oleh Anggota Dewan, tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dan tidak tumpang tindih," ucapnya.
"Disinilah pentingnya tugas Ketua RW dan RT dikalangan akar rumput untuk memfilter hal ini terlebih dahulu sebelum menjadi usulan dan diajukan untuk mendapatkan bantuan," tegas Irwan Basir.
Hadir dalam kesempatan itu, Camat Kuranji, Lurah Pasar Ambacang dan jajarannya, Ketua LPM Kelurahan Pasar Ambacang, RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkamtibmas, Bundo Kandung, Pemuda dan Pemudi, Mahasiswa UIN. (Arman)
0 komentar:
Posting Komentar