 |
| Teks Foto "Guru Honor yang tergabung dalam FGLPG mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Padang" |
Padang - Forum Guru Lulus passing Grade (FGLPG) Kota Padang mengadukan nasibnya ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin 25 Juli 2022.
Kedatangan mereka seakan mengisyaratkan, Pemko Padang belum bisa mencarikan solusi atas formasi untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Padang.
Apalagi, surat Menteri PAN-RB perihal status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022 tentang penghapusan tenaga kerja honorer seakan mengancam masa depan mereka.
Hasilnya hingga kini, Pemko Padang belum mengangkat mereka sebagai tenaga kerja PPPK(P3K) Kota Padang.
Ami salah seorang guru honorer, yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang tidak dapat membendung air matanya.
Tangisnya meledak, saat mengadukan nasibnnya bersama puluhan guru honorer yang telah lulus passing grade ke Komisi I DPRD Kota Padang.
"Kami sudah lulus Passing Grade, tetapi hingga kini Pemko Padang belum memberikan Surat Kerja (SK) penempatan . Kami berharap, Agustus 2022 dapat dikeluarkan SK Karyawan PPPK," ucap guru yang telah menjadi tenaga guru honorer selama 13 tahun ini.
Di Kota Padang sendiri guru yang telah lulus passing grade berjumlah 1228 orang. Sayangnya, Pemko Padang hingga kini belum mengajuan formasi guru PPPK ke Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Budi Kurniadi salah seorang guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang menjabarkan, terdapat 49 formasi untuk guru PPPK yang merupakan sisa formasi 2021 yang tidak terisi karena tidak lulusnya peserta di tahun 2021 yang lalu.
"Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI No: S 204/PK/2021 13 Desember 2021 menjelaskan penghitungan anggaran PPPK guru dalam DAU 2022 telah mengatur jumlah formasi untuk seluruh provinsi, Kota dan kabupaten. Tetapi, hingga saat ini Kota Padang belum memuat formasi untuk kami yang telah lulus ini," tegas guru honorer dari SDN 31 Tanjung Aur, Lubuk Begalung ini.
Budi Kurniadi menyesalkan, tidak adanya keterbukaan informasi dari Pemko Padang tentang perjanjinan kerja untuk tahun 2022 ini.
"Kami telah mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Tetapi dinas tidak dapat memberikan infomasi dengan jelas. Oleh karena itu, kami meminta bantuan DPRD Kota Padang untuk mengadukan nasib kami" tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry menjelaskan, pihaknya saat ini hanya menampung anspirasi dari para guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang ini.
"Kami hanya bisa menampung aspirasi mereka. Seharusnya sudah ada formasi mereka , karena sudah lulus passing grade. Kami akan membicarakan dengan Pendidikan Kota Padang untuk mencarikan solusi tentang permasalahan guru-guru ini," tutupnya. (AdeBK)
0 komentar:
Posting Komentar