Anggota DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti saat menjemput aspirasi masyarakat dalam agenda Reses III tahun 2022


Padang - Anggota DPRD Kota Padang Elly Thirsyanti terima keluhan warga terkait pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu terungkap saat anggota fraksi Gerindra ini melaksanakan reses III, tahun 2022 dikelurahan Pampangan, kecamatan Lubuk Begalung, Jumat, 7 Oktober 2022, sore.

Elly Thirsyanti mengatakan, dari usulan warga yang menghadiri reses adalah tentang pendataan, penerima manfaat (DTKS). Karena mereka menyampaikan, masih banyak warga kurang mampu yang belum memiliki data tersebut, walaupun kelurahan sudah beberapa kali mengambil data mereka.

"Akan tetapi tetap mereka belum juga lolos untuk masuk di DTKS. Tadi sudah dinyatakan berbagai hal yang menjadi permasalahan itu, No Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi persoalan mereka," ucap Elly.

Untuk itu Elly Thirsyanti menghimbau kepada lurah, untuk ini tolong disosialisasikan, juga meminta kepada Disdukcapil mensosialisasikan ini tentang pengonlinenan Nomor Induk Kependudukan.

Dikesempatan itu Elly juga menerangkan, terjadinya kesalahan di data pekerjaan karena untuk dapat diusulkan ke DTKS, itu hanya tiga item, seperti buruh harian lepas, petani dan nelayan, selain itu ndak bisa. 

"Nah kebanyakan masyarakat yang seharusnya lolos di DTKS di KK mereka masih dibikin disitu adalah sebagai pekerja swasta, ini mungkin perlu disosialisasikan kembali," himbau Elly Thrisyanti.

Selanjutnya, kata Elly, usulan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, seperti pelayanan oleh penyelenggara kesehatan BPJS. Juga adanya masukan mengenai kekurangan dari pegawai dikelurahan.

"Masa dikantor kelurahan hanya lurah sama seklur saja, perhatikan itu. Seharusnya pemerintah kota memperhatikan kelengkapan struktur di kantor lurah tersebut," tegasnya.

Untuk permasalahan infrastruktur, Elly mengungkapkan, biasa lah tentang infrastruktur, pasti dimana-mana diKota Padang masih persoalan drainase dan jalan lingkungan. Akan tetapi itu dikembalikan kepada kemampuan keuangan daerah.

"Kita berharap, ini mudah-mudahan secara perlahan kita akan fasilitaskan. Tapi semuanya tetap harus ada usulan, nah khusus untuk pampangan kita baru menerima usulan ini," pungkasnya. (Arman) 

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top