eXpos Sumbar – UNP mulai memperketat dan menjaga pintu masuk kampus UNP di Air Tawar, Padang, Sabtu (18/1).
Tragedi penusukan yang menewaskan seorang agen bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di depan Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) pada Jumat (17/1) menyoroti masalah serius terkait keberadaan terminal bayangan yang marak di sekitar area tersebut.
Seorang agen bus AKDP, Yandra Saputra (39), meninggal dunia setelah ditikam oleh sesama agen bus berinisial SC (47) dalam persaingan sengit untuk merebut penumpang.
Peristiwa ini terjadi di jalan Hamka, yang selama ini kerap digunakan sebagai tempat parkir bus AKDP yang menunggu penumpang, dan mengundang kekhawatiran di kalangan civitas akademika UNP.
Keprihatinan Mahasiswa dan Dosen
Ayu, seorang mahasiswa UNP, mengungkapkan rasa takutnya akibat kejadian tersebut. “Kami takut beraktivitas di sekitar kampus setelah insiden penusukan ini. Petugas keamanan kampus pun kurang awas terhadap aktivitas orang luar yang masuk. Jalan di depan kampus yang sering dijadikan terminal bayangan oleh bus AKDP berpotensi menimbulkan kejahatan lainnya,” ujarnya, Sabtu (18/1).
Menurut Ayu, kehadiran bus AKDP yang memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan Hamka meningkatkan risiko tindak kriminal di area kampus, seperti pencurian motor dan laptop. “Sekarang, setelah penusukan antar agen bus, esok hari apa lagi yang akan terjadi?” kata Ayu dengan cemas.
Kritikan Terhadap Pemerintah dan Penegakan Aturan
Drs. Ardi, M.Si, seorang dosen Departemen Biologi UNP, juga mengkritik lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menegakkan peraturan yang ada.
“Sudah lama masalah terminal bayangan ini terjadi, namun belum ada tindakan nyata dari pemerintah. Jika jalan di depan kampus UNP dijadikan terminal bayangan, maka penertiban harus dilakukan secara tegas,” ungkap Ardi.
Ardi juga menyarankan agar pemerintah mengajak pengusaha bus dan agen-agen AKDP untuk berdiskusi mengenai larangan menjadikan jalan Hamka sebagai terminal bayangan. “Jika masalah ini berlanjut, tindakan tegas harus diberikan kepada pihak yang melanggar,” tegasnya.
Pihak UNP Menuntut Tindakan Segera
Sekretaris UNP, Dr. Erianjoni, menambahkan bahwa pihak kampus sudah lama meminta agar jalan depan UNP tidak dijadikan tempat parkir bus AKDP.
“Kami sangat menyesalkan insiden penusukan yang terjadi dekat pintu keluar Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Satpam kami pun telah berusaha melarang bus-bus AKDP untuk ngetem di situ, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil,” kata Erianjoni.
Erianjoni juga mengungkapkan bahwa parkirnya bus AKDP di depan kampus menghalangi pintu masuk dan keluar kampus, yang berujung pada kecelakaan lalu lintas.
“Kehadiran bus-bus ini merusak kenyamanan kampus. Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, tetapi masalah ini tetap berlarut-larut,” keluhnya.
Anggota DPRD Kota Padang Soroti Keberadaan Terminal Anak Air
Rustam Efendi, anggota DPRD Kota Padang, menyatakan keprihatinannya terhadap insiden penusukan dan menyebutkan bahwa kejadian tersebut mencerminkan lemahnya pengaturan terminal di Kota Padang.
“Terjadinya penusukan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup serius dalam menghadirkan terminal yang layak bagi masyarakat dan pengusaha bus AKDP,” katanya.
Rustam juga menyoroti keberadaan Terminal Anak Air, yang meski diresmikan, namun belum berfungsi optimal. “Sarana dan prasarana di Terminal Anak Air masih kurang memadai.
Akses jalan yang terbatas justru menambah masalah, seperti potensi kecelakaan dan gangguan lalu lintas,” ujar Rustam.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi untuk segera mencari solusi.
“Pemerintah harus duduk bersama untuk mencari solusi, jangan menunggu masalah besar terjadi. Kejadian ini harus menjadi pelajaran agar terminal bayangan di sekitar kampus tidak terus berlanjut,” tambahnya.
Pemprov Diminta Segera Tindak Terminal Bayangan AKDP
Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menegaskan bahwa pengaturan terminal bayangan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi. “Kami hanya berwenang mengatur angkot dan Trans Padang, sedangkan untuk bus AKDP, kewenangannya ada di provinsi,” ujar Ances, Minggu (19/1).
Ances juga mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang sudah lama membicarakan masalah terminal bayangan, termasuk di kawasan UNP, namun belum ada solusi konkret dari pihak provinsi.
“Pembicaraan mengenai optimalisasi Terminal Anak Air sudah dilakukan sejak Desember lalu, melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi dan Balai Jalan,” paparnya.
Ances berharap pemerintah provinsi dapat membentuk satuan tugas (satgas) untuk menertibkan terminal bayangan yang ada di beberapa titik di Kota Padang, termasuk di UNP.
“Satgas yang melibatkan TNI/Polri perlu dibentuk untuk merazia bus AKAP dan travel liar yang sering parkir sembarangan,” katanya.
Selain itu, Ances berharap bus Trans Kota dan Kabupaten dapat diintegrasikan untuk meningkatkan pelayanan transportasi.
“Rejuvenasi bus dan pengembangan sistem transportasi yang terkoneksi akan mendukung fungsi terminal Anak Air dan memudahkan mobilitas warga Kota Padang,” tutupnya.
Penusukan yang Memprihatinkan
Tragedi penusukan yang merenggut nyawa Yandra Saputra ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB pada Jumat (17/1), saat agen bus SC menyerang korban dengan pisau di lingkungan Kampus UNP.
Setelah kejadian, SC berhasil diamankan oleh pihak keamanan kampus dan diserahkan ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut.
Kematian Yandra memperburuk citra sistem transportasi di Kota Padang yang masih menghadapi banyak tantangan terkait infrastruktur dan pengaturan terminal.
Kini, seluruh elemen masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menuntaskan masalah terminal bayangan dan menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.
(WD)
