Belum Sinkron Antara RPJMD, RKPD, RAPBD Serta LKPJ Pemerintah Kota.

ExposSumbar,PADANG - Ketua Pansus III, Faisal Nasir menyampaikan kunjungan ke Kemendagri membahas mengenai LKPJ Walikota Tahun 2016. Sejauh mana peranan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawabam (LKPJ) tersebut.

Saat ini kita melihat dan menilai masih belum sinkronnya antara Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan terjadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Walikota Padang itu sendiri.

"Dalam artian Belanja Langsung yang dipakai pemerintah tidak tergambar dengan visi dan misi dari Rancanagan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu sendiri yang berada pada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah daerah, "sebut Faisal melalui selulernya,  Kamis (20/4)

"DPRD selaku pengawas kinerja pada pemerintah, menagih apa - apa janji yang menjadi program pemerintah terkait visi dan misi tersebut. Kalau memang tidak bisa terwujud apalagi masa periode lima tahun pemerintah kota yang hanya tinggal tidak beberapa lama lagi, artinya banyak program tersebut yang belum jalan. Hal ini yang harus dikejar oleh pemerintah yang secara langsung didukung oleh kinerja OPD yang ada.

Seperti program 10.000 wirausaha yang belum tercermin secara rillnya data yang akurat, program Kota Padang religius masih banyak tertangkap anak dibawah umur sebagai pemandu karoeke yang diduga juga adalah sebagai penjaja seks komersial, serta program Padang sebagai pusat perbelanjaan di Sumatera dan program lainnya yang masih belum terealisasi, hal ini yang perlu kita tagih.

Lebihlanjut disampaikan, dari sepuluh program Pemko tidak tergambar anggaran yang mendukung dalam RPJMD. Artinya kegiatan atau program yang ada pada OPD harus mendukung dan sesuai dengan RPJMD. Untuk itu pemerintah harus mengingatkan kegiatan yang ada pada OPD untuk mendukung program yang berkaitan dengan RKPD untuk mewujudkan RPJMD itu, agar visi dan misi pemko bisa terealisasi maksimal. Kapan perlu kita minta walikota untuk merefisi RPJMD itu kembali, " ungkap Faisal.(BI)