 |
| Djunaidy Hendry |
Padang - Berkaitan dengan momentum pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (Apeksi) yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Kota Padang. Komisi I DPRD Kota Padang, bidang Pemerintahan berharap tidak hanya seremonial saja.
Hal itu diungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Djunaidy Hendry disela pembahasan bersama OPD di Truntum Hotels, Selasa 28 Juni 2022.
Djunaidy mengatakan, selaku ketua komisi 1 DPRD Kota Padang ia berharap dan meminta, sebaiknya momentum Apeksi 2022 ini bisa menjadi ajang penting dan strategis untuk memperjuangkan nasib Honor Daerah (Honda).
Untuk itu, ketua fraksi PKS DPRD Kota Padang ini meminta dalam Apeksi nanti walikota mencarikan solusi bagi nasib honor daerah yang sebentar lagi akan dihapus oleh pemerintah pusat.
"Setidaknya Apeksi bisa merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menunda dulu rencana penghapusan pegawai Non ASN atau honor daerah tersebut," ungkapnya.
Disebutnya, hal ini berkaitan dengan hajat hidup mereka dan masih banyak instansi pemerintah di daerah yang membutuhkan pegawai non PNS/honor daerah ini untuk memenuhi beban kerja di daerah mereka masing-masing.
"Keresahan yang terjadi di honor daerah, tidak hanya di Kota Padang, tapi seluruh Indonesia. Ini bisa dicarikan jalan keluarnya oleh seluruh walikota untuk kemudian disampaikan kepada presiden tentunya sebagai pemerintahan tertinggi," pungkas Djunaidy. (Arman)
0 komentar:
Posting Komentar