Pasaman Barat - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengkritik Pemkab Pasbar, atas jawaban Bupati terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS) dalam Rapat Paripurna Ke-8, Senin, (4/11).
Ketua Fraksi PAN DPRD Pasbar, Baharuddin usai sidang mengatakan, ia berterimakasih terhadap Banggar DPRD dan OPD yang telah membahas dan mengkaji secara bersama KUA PPAS APBD Pasbar untuk tahun 2020 mendatang.
Namun, tentunya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama sebelum nantinya menghasilkan APBD yang akan menjadi jantung penggerak dalam pembangunan Pasbar, yang hasilnya akan mempengaruhi berbagai aspek yang ada.
"KUA PPAS ini akan menjadi sebuah APBD yang tentunya akan berpengaruh terhadap aspek sosial, politik, eknomi, pembangunan, budaya, agama dan aspek lainnya sehingga perlu dibahas dan disampaikan masalah-masalah yang saat ini terbentang dimata bersama," ucapnya.
Dijelaskannya, saat ini yang harus menjadi perhatian Pemkab Pasbar kedepannya tentang keseimbangan pemerataan anggaran sesuai kebutuhan masing- masing kecamatan yang ada.
"Ini kita sampaikan guna menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan anggaran nantinya, karena selama ini "kue" pembangunan seolah dinikmati oleh beberapa orang yang mempengaruhi anggaran itu sendiri," tegas mantan Bupati Pasbar tersebut.
Kritikan tentang pemerataan anggaran itu disebabkan sejumlah kecamatan yang bergelimang aspal hotmix dan ada pula kecamatan yang bergelimang lumpur seperti, Rura Patontang, dan daerah pinggir pantai seperti, Maligi, Mandiangin, Sikilang, Sikabau, Katiagan, Mandiangin yang seandainya terjadi musibah besar kemungkinan mereka bisa mendapatkan bahan makanan dan kebutuhan yang cukup.
Fraksi PAN juga menyorot tidak adanya potensi pendapatan yang mendukung anggaran daerah dari PDAM. Minimnya anggaran dalam pembinaan lembaga adat, budaya dan agama di Pasbar.
"Kami dari Fraksi berharap pemerintah daerah membuat pos anggaran tersendiri melalyi OPD terhadap pembinaan adat, budaya dan agama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap LKAM," pintanya.
Akibat minimnya anggaran adat,budaya dan agama berdampak terhadap keberadaan sarana dan prasarana balat adat di setiap nagari tidak berfungsi semestinya yang luput dari perhatian pemkab pasbar terkait anggaran pemeliharaannya.
Fraksi PAN juga sangat prihatin atas ketidak berhasilan Pasbar dalam kegiatan MTQ tingkat Sumbar yang hanya menduduki rengking terbawah dari 19 kabupaten dan kota.
Hal itu terjadi minimya dana untuk hal keagamaan. Kemudian, Fraksi PAN juga menyoroti politik balas dendang setiap pilkada selesai dengan cara menonjobkan sejumlah ASN yang tidak seharus terjadi.
Terakhir, Fraksi PAN juga menyinggung terkait tentang Pelabuhan Teluk Tapang, Bandara Pusako Anak Nagari dan Jalan Tonang Talu yang seolah di abaikan oleh pemerintah daerah. Padahal itu bila ditinjau dari aspek ekonomi sangat menguntungkan bagi masyarakat Pasbar.
"Namun demikian kritikan yang kami sampaikan tersebut bertujuan untuk membangun Pasbar kedepan kearah yang lebih baik. Begitu juga Pemkab Pasbar dibawah kepemimpinan Bupati Yulianto,mampu mengatasi semua persoalan yang terjadi di Pasbar ini," harap Baharudin. (Ron)