Padang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Mastilizal Aye kritik besaran gaji yang diterima honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang, termasuk di Sekretariat DPRD Kota Padang.
Menurut Aye, sapaan akrab Mastilizal, gaji atau upah yang diterima honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Ini kan ironis. Pemerintah menetapkan upah yang layak bagi pekerja, tapi di lingkungan pemerintah sendiri honorer digaji atau diupah tak sesuai UMR," ujarnya, Senin, (2/12).
Ia mengimbau Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan gaji dan upah pekerja honorer tersebut. Bagaimana pun, kata Aye, mereka bekerja untuk pemko dan melayani masyarakat Kota Padang.
"Bagaimana mereka akan bekerja dengan baik, kalau honor atau gaji yang mereka terima segitu," pungkas pria yang akrab disapa Aye ini tanpa menyebutkan besaran gaji atau honor yang diterima honorer Pemko Padang.
Begitu juga, kata Aye, perusahaan swasta banyak yang menggaji karyawannya dengan upah yang tidak layak.
"Demikian juga perusahaan swasta, upah yang diterima pekerja mereka juga banyak yang tidak layak. Dinas Tenaga Kerja Kota Padang mesti menegur pemilik perusahaan yang tidak memberikan gaji yang layak bagi karyawan dan pekerja mereka," tukuknya. (Arman/by)