 |
| Foto Bersama Rombongan Pansus III DPRD Kota Padang dengan PDAM Kabupaten Sleman |
Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti sekaligus Koordinator Pansus III DPRD Kota Padang mengatakan perusahaan daerah yang mengelola penyediaan air minum di Kota Padang awalnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang sebagai mana tertuang dalam peraturan daerah Kota Padang nomor : 05/30/1974. Seiring lahirya beberapa peraturan daerah perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak terhadap materi yang diatur dalam perda tersebut .
Hal ini tentu perlu dilakukan penyesuaian kembali karena ditahun 2013 lahirlah dua Perda yang mengatur Perusahaan Daerah Air Minum, yakni Perda no 8 tahun 2013 tentang Perusa haan Daerah Air Minum dan Perda No. 9 tahun 2013. Setelah itu lahirnya UU No. 23 tahun 2014, diiringi lahirya PP No. 54 tahun 2017 serta peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2018.
 |
| Koordinator Pansus III DPRD Padang Elly Thrisyanti didampingi Ketua Pansus III Gustin Pramona menyerahkan cindera mata kepada Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU-PR RI |
Ada pun materi dan muatan yang diatur dalam Ranperda yang sedang dibahas saat ini diantaranya, Modal, Organ dan Pegawai Perumda, Perencanaan,Tata Kelola Perusahaan yang Baik,Kerjasama, pinjaman penugasan, evaluasi dan restrukturisasi serta pembinaan dan pengawasan.
 |
| Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU-PR RI memberikan penjelasan kepada rombongan Pansus III DPRD Kota Padang |
"DPRD Padang sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menilai perlu diperhatikan perumusan kebijakan tersebut. Diperlukan keahlian, tidak hanya sekedar politikus akan tetapi juga profesionalitas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan "ungkapnya.
Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Febrizal mengatakan rencana pengantin nama PDAM jadi Perumda Air Minum Kota Padang ini sehubungan dengan telah keluarnya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan ini adalah turunan dari UU 23 Tahun 2014.
 |
| Rombongan Pansus III DPRD Kota Padang Berdialog bersama Kepala Air Baku dan Air Tanah Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU-PR RI |
”Ini menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk di dalamnya PDAM. Berdasarkan aturan ini, bentuk dari BUMD ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah,” ujar Hendra.
Ia menjelaskan, perusahaaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling Sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah.
 |
| Rombongan studi banding Pansus III DPRD Kota Padang mendengarkan pemaparan dari pihak PDAM Kabupaten Sleman |
“Dengan adanya aturan ini, maka PDAM lebih pas bermetamorfosis menjadi Perumda. Sebenarya berganti nama saja dari PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang. Esensi tetap sama,"sebut Hendra.
Dengan Perumda ini, terang Hendra, maka pihaknya berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemilik modal dalam hal ini Pemko Padang setiap tahunnya. Itu dilakukan jika pelayanan sudah mencapai 80 persen. Di sisi lain sebagai pemilik modal, Pemko juga berkewajiban menyerahkan pernyataan modal kepada perusahaan. Pada 2019, PDAM mendapat pernyataan modal sebesar Rp 21 miliar dari Pemko Padang. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pada 2018 senilai Rp16,6 miliar.
Menindak lanjuti pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang, Pansus III DPRD Kota Padang sudah melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Kementerian PUPR RI di Jakarta danPDAM Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencananya dalam waktu dekat Pansus III DPRD dan Pemko juga akan melakukan konsultasi ke Mendagri teekait perda perubahan nama PDAM menjadi Perumda Air Minum Kota Padang ini.(*)