Penanganan Drainase Disorot DPRD Kota Padang

Rapat Pansus III DPRD Kota Padang bersama OPD Pemko

Padang - Penanganan drainase menjadi sorotan anggota Dewan. Hal itu diungkap Faisal Nasir ketika menjawab pertanyaan wartawan seputar penanganan banjir di Kota Padang di sela-sala rapat pembahasan Pansus III dengan OPD terkait, Selasa (18/7/2023).

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, bagian pembangunan ini mengatakan, drainasenya tidak dikerjakan dengan baik, karena Kota Padang tidak punya rencana induk drainase kota. Makanya banyak kegiatan pembenahan drainase itu dilakukan tidak melalui kajian.

"Itu dilakukan secara instan, karena Padang belum punya rencana induk. Makanya kita minta Pemko Padang segera membuat rencana induk dranaise. Banyak anggaran habis untuk pembenahan drainase, tapi hasilnya tidak ada," ujar Faisal Nasir.

Diuraikan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Padang ini, pengerjaan pembenahan tidak dilakukan secara periodik atau berkala. Uang sudah habis puluhan miliar, tapi banyak bengkalai-bengkalai, tidak dilanjutkan pembangunannya.

"Contoh drainase jalan Joni Anwar, di jalan Gajah Mada, dan tempat lainnya. Itu kan sudah dianggarkan, sudah dikerjakan dengan anggaran cukup besar, tapi hasil tidak ada. Kita menilai, apa yang dikerjakan itu tidak ada asas manfaat, ketidak seimbangan antara pengeluaran dan hasil yang dicapai," tegas Faisal Nasir.

Diungkap anggota dewan dari dapil Nanggalo-Padang Barat ini, kalau penanganan banjir, itu kan saluran yang penting. Jadi banjir itu ada penyebabnya dan Kota Padang dilalui oleh banyak sungai. Sementara sungai itu kewenangan balai dan provinsi dan masyarakat tidak mengerti persoalan kewenangan ini.

"Kalau banjir yang kemaren kan sejalan hujan dan pasang. Makanya, daerah-daerah dekat muara, seperti Kurao, Tunggul Hitam, dan lainnya, kan air pasang itu yang naik sejalan dengan sungai. Makanya tidak mengalir airnya. Air itu kan sifatnya mencari tempat yang rendah. Tetapi tidak hanya soal air pasang," terang Faisal Nasir.

Ia menilai, drainase Kota Padang itu buruk. Ironisnya, untuk drainase itu anggarannya lebih kecil dari jalan. Untuk tahun ini, anggaran untuk drainase cuma Rp9 miliar.

"Sekarang kan pembahasan untuk anggaran tahun besok (2024, red). Kita sudah tanya anggaran prioritas sebelum melakukan pembahasan, mereka jawab masalah banjir dan penanganan drainase," tambahnya.

Ia melanjutkan, dilihat dari usulan anggarannya, bertolak belakang, tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran. Malah lebih besar anggaran untuk jalan ketimbang drainase. Harusnya lebih besar untuk drainase, karena prioritasnya drainase.

"Kondisi ini diperparah dengan banyaknya jalan lokal yang menjadi kewenangan kota yang tidak memiliki drainase. Jalan lokal itu kan tanggungjawab kota. Nah jalan lokal itu banyak yang tidak punya drainase," kata Faisal Nasir.

Akibat Kota Padang tak punya rencana induk drainase, ungkap Faisal Nasir, banyak penanganan drainase tak tepat sasaran.

"Rencana induk itu kan melalui kajian matang, apakah untuk jangka 3 tahun, 5 tahun. Karena tak punya rencana induk, makanya penanganan drainase tak tepat sasaran," pungkasnya. (**)