Sidak Lapangan, Komisi III DPRD Padang Lihat Kemirisan

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, saat memantau bangunan wc yang telah di PHO

Padang - Miris dirasakan anggota Komisi III DPRD Kota Padang saat melakukan sidak lapangan ke destinasi wisata Pantai Air Manis yang dikelola oleh pemerintah Kota Padang. Sidak dilakukan usai Komisi III hearing bersama Dinas Pariwisata Kota Padang, Senin 30 Mei 2022.

Usai kunjungan, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Bobby Rustam mengatakan, dari hasil sidak Komisi III, melihat 3 item pembangunan, yaitu Ampi Teater, WC dan bangunan Kios yang akan diperuntukan kepada masyarakat setempat.

Laporannya bahwa, pekerjaannya sudah PHO, tentu pada prinsipnya harus dilaksanakan secara teknis, setelah menyelesaikan pembayaran pemeliharaannya, baru bangunan ini bisa diterimakan ke Dinas Pariwisata, selanjutnya dinas menyerahkan kepada PSM sebagai pihak pengelola," ucapnya.

Disini kita miris melihatnya, ungkap Bobby, disaat Kota Padang akan menjadi tuan rumah Apeksi yang akan didatangi oleh kepala daerah se Indonesia. Otomatis tujuan dari mereka adalah Pantai Air Manis.

Namun, destinasi wisata yang dibanggakan Kota Padang ini, sampah banyak berserakan dan tidak dikelola dengan baik. Kita nanti akan melakukan pemanggilan kepada dinas terkait, yaitu DLH Kota Padang agar sampah ini bisa dikelola, malu kita dengan pengunjung," pungkas Kader Gerindra Kota Padang ini.

Osman Ayub mengatakan, dari beberapa kegiatan sudah dilihat. Contohnya dari apa yang kita lihat sekarang, pekerjaan pisik di wisata Pantai Air Manis, ini sudah PHO, PHO itu kan adalah konsultan pengawas, sesudah itu ada instansi terkait.

"Artinya PHO adalah sebuah pekerjaan yang sudah selesai dan kita lihat, sama sama kita lihat. Setelah PHOnya pengerjaan bangunan Ruko dan WC di destinasi wisata Pantai Air Manis, bangunannya tidak langsung dapat digunakan," ucap anggota fraksi PBN DPRD Kota Padang ini.

Untuk itu, Osman Ayub membeberkan, bagaimana lembaga DPRD Kota Padang, kalau kita tidak senang, dengan melihat kondisi sekarang. Tentu ada sebuah resiko dan rekomendasi dari DPRD bahwasa kadisnya, kerjanya bagaimana, itu perlu dievaluasi.

"Sebab, kalau tidak dievaluasi kinerja dari kepala dinas itu, tentu dia tidak hati hati dalam melaksanakan tugasnya. Ini yang berakibat akan tidak bagusnya kerja pemerintah kota dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Ketua DPD Nasdem Kota Padang ini. (Arman)